Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Survei KedaiKOPI yang dirilis beberapa waktu lalu, Puan memiliki elektabilitas meyakinkan pada angka 9,6 persen dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal ini linear dengan semakin diterimanya pemimpin perempuan di Indonesia.
Dari catatan survei tersebut, masyarakat Indonesia menilai pemimpin perempuan kian menjadi simbol harapan di tengah krisis. Menariknya, menurut Kunto, pemimpin di dunia yang paling berhasil mengendalikan COVID-19 adalah perempuan.
Baca Juga:
Pesan Puan kepada Dewan Kolonel
Persepsi tersebut ikut mendorong masyarakat Indonesia untuk tidak lagi terlalu mempersoalkan jenis kelamin dalam memilih pemimpin sehingga turut menjadi keunggulan bagi Puan Maharani.
Dari sisi kepemimpinan, perempuan oleh publik lebih dipercaya karena memiliki kompetensi, teliti, ulet, cekatan, dan tanggung jawab terhadap tugas, di samping memiliki komitmen moral yang lebih baik dibandingkan laki-laki.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo menilai, Puan Maharani merupakan tokoh politik nasional yang memiliki track record atau rekam jejak yang jelas.
Rekam jejak tersebut tercermin dalam banyak aktivitas atau kerja politik selama ini, termasuk Puan yang memiliki komitmen terhadap tugas-tugas yang diberikan, baik saat menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP maupun saat ini sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Beliau harus kita akui satu-satunya yang punya rekam jejak jelas. Hanya saja Puan bukan orang yang suka pamer," ujar Kunto saat Diskusi Politik "Indonesia Point" seperti dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ia bercerita, saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencalonkan diri menjadi gubernur yang terpilih sebagai Ketua Tim Pemenangan adalah Puan Maharani. Bahkan, Puan sangat aktif untuk turun mengampanyekan Ganjar.
Hasilnya, tegas ia, sangat jelas, Ganjar Pranowo berhasil menang yang menggambarkan komitmen Puan terhadap tugasnya yang luar biasa.
"Kondisi tersebut sama halnya saat Puan memimpin DPR RI saat ini di mana banyak hasil kerja yang pantas diapresiasi," katanya.
Kunto menyebutkan, salah satunya adalah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di mana Puan bisa dikatakan sebagai motor penggeraknya.
"Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak yang memberikan jaminan perlindungan lebih untuk perempuan dan anak," katanya.
Produk hukum tindak pidana kekerasan seksual, kata dia, kemungkinan tak akan seperti sekarang jika Puan Maharani tidak menjadi Ketua DPR RI.
"Ini hasil kerjanya jelas. Artinya yang mengetahui kebutuhan perempuan adalah seorang perempuan dan di sisi tersebut beliau sangat mampu dan berhasil memperjuangkannya," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
