Kerahkan Ribuan Pasukan ke Sulteng, Tito: Polri Harus Hadir sebagai Pelayan Masyarakat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Oktober 2018
Kerahkan Ribuan Pasukan ke Sulteng, Tito: Polri Harus Hadir sebagai Pelayan Masyarakat

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Indonesia (Polri) mengerahkan ribuan anggotanya pasca bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Sebanyak 20 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 2.029 personel dari Pasukan Brimob Nusantara. Tak hanya itu, Mabes Polri dan Polda juga mengirimkan tenaga medis dan Tim DVI.

Kegiatan yang diberi nama AMAN NUSA II ini menyiapkan personil polisi dari beberapa daerah di Indonesia yakni: Pas Pelopor: 3 SSK, Sumut 2 SSK, Riau 1 SSK, Bengkulu 1 SSK, Lampung 1 SSK, Jambi 1 SSK, Jabar 2 SSK, Sulut 1 SSK, Kalbar 1 SSK, Gorontalo 1 SSK, Maluku 1 SSK, NTB 2 SSK. Pengerahan ini akan terus dilakukan karena evakuasi dan pencarian korban gempa dan tsunami Sulteng akan dihentikan pada 11 Oktober.

Anggota polisi. Foto: ist

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pengerahan pasukan Polri ke Sulteng untuk membantu proses evakuasi pasca gempa. Mulai dari mencari korban yang masih tertimbun reruntuhan, mengobati korban luka, mengidenfikasi korban meninggal.

Data dari BNPB menyebut jumlah korban meninggal mencapai 2.010 jiwa. Sebanyak 934 jenazah dimakamkan massal dan 1.076 jenazah dikembalikan kepada keluarga.

Selain itu, terdapat 10.679 korban luka yakni terdiri 2.549 luka berat dan 8.130 luka ringan. Adapun korban yang hilang dan belum ditemukan ada 671 orang. Sebanyak 82.775 pengungsi.

"Jadi ini tugas Polri sebagai pelayan masyarakat. Dimanapun dan di setiap bencana, Polri harus hadir," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/10)

Tito mengatakan, pengiriman anggota Brimob ke daerah bencana bukan kali ini saja. Pasca gempa di Lombok, Polri juga mengirimkan ribuan anggotanya. Mulai dari anggota Brimob, Tim Dokpol dan Tim DVI.

Dari sisi keamanan, kata Tito, tingkat kriminalitas dan kejahatan di wilayah terdampak bencana mulai berkurang. Sebelumnya dilaporkan adanya kriminalitas seperti penjarahan makanan dan barang di sejumlah toko di Palu pascabencana gempa dan tsunami.

Kapolri kunjungi Polda Riau
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) mendengarkan kronologis kejadian penyerangan anggota Polisi Polda Riau ketika berkunjung ke lokasi penyerangan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

"Sekarang sudah menurun," ujar Tito.

Tito menyebut, situasi keamanan dan ketertiban saat inipun telah terkendali. Ia mengatakan, sebanyak 3500-an personel Polri dan tiga ribu pasukan TNI juga telah dikerahkan di wilayah bencana.

Apalagi presiden pun menginstruksikan agar memprioritaskan pengamanan daerah bencana. Termasuk juga mengamankan distribusi BBM, alat-alat berat, pusat ekonomi, SPBU, dll.

"Kemudian jalur-jalur masuk menuju Kota Palu, bandara, dan pelabuhan itu yang paling utama. Saat ini semua terkendali," kata Tito. (*)

#Kapolri #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Kabareskrim Polri membantah isu dua mantan Kapolri ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Bantah 2 Mantan Kapolri Ditangkap
Indonesia
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Dahnil menyayangkan adanya tindakan penyadapan oleh para jenderal aktif Polri tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Dahnil Cium Upaya Pengalihan Isu Penyadapan Presiden Prabowo dengan Dasco Jadi Wapres
Indonesia
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Hendardi menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden memiliki dimensi lebih luas dari sekadar tindak pidana penyadapan.
Yusuf Abdillah - Jumat, 06 November 2026
Ancaman Serius terhadap Perlindungan Hak Warga Negara, Pengusutan Dugaan Penyadapan Presiden Perlu Dilakukan Menyeluruh
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Prabowo meminta agar proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara objektif, dan transparan.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Presiden Prabowo Beri Arahan ke Kapolri: Ungkap Tuntas Penyadapan, jangan Ditutupi
Bagikan