Keputusan Tegas Presiden Prabowo Redakan Ketegangan di Tengah Polemik 4 Pulau Sengketa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Keputusan Tegas Presiden Prabowo Redakan Ketegangan di Tengah Polemik 4 Pulau Sengketa

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Kantor Staf Kepresidenan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai telah mengambil keputusan tegas terkait sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Keputusan ini menetapkan secara resmi Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai bagian dari wilayah administratif Aceh. Langkah ini disambut positif sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam merespons aspirasi masyarakat.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa negara hadir atas setiap aspirasi masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.

Baca juga:

Pengembalian 4 Pulau ke Aceh Demi Stabilitas, Presiden Serius Tegakkan Kepastian Hukum Wilayah.

Keputusan Prabowo ini juga mencegah polemik berlarut-larut dan memenuhi harapan publik. Penyelesaian konflik ini tidak lepas dari peran aktif Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang intens berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan pihak terkait lainnya untuk menjembatani aspirasi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

"Alhamdulillah, berkat komunikasi tersebut, Presiden bersedia langsung turun tangan menyelesaikan konflik antara Pemprov Aceh dan Sumut terkait sengketa empat pulau tersebut."

Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (17/6).

Baca juga:

Apresiasi Keputusan Prabowo soal 4 Pulau Sengketa, Ketua Fraksi PKB: Jangan Berhenti di Atas Kertas

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah mendasarkan keputusan ini pada dokumen-dokumen yang dimiliki, memastikan keempat pulau tersebut secara administratif masuk ke wilayah Aceh.

Acara pengumuman tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menunjukkan komitmen bersama dalam penyelesaian sengketa ini.

#Pulau #Kepulauan #Prabowo Subianto #Presiden Prabowo Subianto #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Presiden RI, Prabowo Subianto, menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss. Indonesia akan mengawal perdamaian di Gaza, Palestina.
Soffi Amira - Jumat, 23 Januari 2026
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Indonesia
Banjir Berulang di Jakarta, Prabowo Minta Penanganan Terintegrasi Hulu-Hilir
Presiden Prabowo menyoroti banjir Jakarta yang meluas. Dari Swiss, Prabowo memerintahkan pembentukan tim kajian untuk penanganan banjir terpadu di Pulau Jawa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Banjir Berulang di Jakarta, Prabowo Minta Penanganan Terintegrasi Hulu-Hilir
Indonesia
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Inggris berkomitmen membantu Indonesia melestarikan ekosistem di 57 taman nasional. Komitmen ini disampaikan saat Presiden Prabowo bertemu Raja Charles III di London.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi, Inggris Siap Bantu Pelestarian Ekosistem Indonesia
Indonesia
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto bertemu profesor dari 24 universitas top Inggris yang tergabung dalam Russell Group. Kerja sama pendidikan hingga rencana bangun 10 kampus baru di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Temui Profesor Oxford hingga Imperial College, Prabowo Ingin Bangun 10 Kampus Baru di Indonesia
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Bagikan