Keppres IKN Tak Kunjung Terbit, Jokowi Minta Jangan Samakan dengan Pindah Rumah

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 Agustus 2024
Keppres IKN Tak Kunjung Terbit, Jokowi Minta Jangan Samakan dengan Pindah Rumah

Istana Garuda terlihat dari kawasan Sumbu Kebangsaan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Meski begitu, Jokowi belum juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Saat ditanya media, Jokowi mengingatkan publik pemindahanan ibu kota negara bukan urusan mudah. Presiden menegaskan proses pemindahan ibu kota negara jangan disamakan dengan pemindahan rumah.

"Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," kata Jokowi, di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (12/8).

Menurut Presiden, penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan, dalam hal ini progres pembangunan di IKN yang sampai sekarang masih berlangsung.

Baca juga:

Pj Heru: Kemungkinan Keppres IKN Terbit Setelah Upacara HUT RI

"Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat," ucap Presiden.

Sebelumnya dilansir dari Antara, Presiden mengatakan keppres pemindahan ibu kota bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya. "Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi, pada awal Juli 2024 lalu.

Jokowi menegaskan tidak ingin memaksakan jika IKN memang belum siap menjadi ibu kota baru. Untuk itu, dia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut. "Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Kepala Negara. (*)

#IKN Nusantara #Jokowi #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Pembenahan kawasan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan warga.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Tanah Abang Bertahap, Bereskan Parkir Liar dan Preman
Indonesia
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Wajib pajak tak perlu mengajukan permohonan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
DKI Jakarta Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Tak Perlu Ajukan Permohonan
Indonesia
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Berdasarkan laporan BMKG, puncak curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari mendatang dengan potensi hujan ekstrem.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakbar Diprediksi Alami Hujan Tinggi Puncak Musim Hujan 2027
Indonesia
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Jokowi keberatan saat ditanya detail riwayat kuliah UGM oleh pengacara Roy Suryo dalam sidang ijazah di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Keberatan Dicecar Pertanyaan Kuliah di Sidang Tudingan Ijazah Palsu, Jokowi: Serasa Ngetes Mahasiswa Baru
Indonesia
Alasan Roy Suryo Tertawa Ngakak dan Berani Sebut 'Palsu' Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di PN Jaktim
Ada momen heboh di sidang kasus fitnah ijazah palsu Jokowi! Roy Suryo tertawa ngakak hingga sebut ijazah beda fisik dan watermark. Cek kejanggalannya di sini.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 November 2026
Alasan Roy Suryo Tertawa Ngakak dan Berani Sebut 'Palsu' Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di PN Jaktim
Indonesia
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Roy Suryo menduga ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam persidangan berbeda dari dokumen yang pernah dilihatnya di Polda Metro Jaya. soroti kondisi fisik dan watermark.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Roy Suryo Kaget Lihat Ijazah Jokowi di Sidang, Sebut Ada Perbedaan dengan Dokumen Sebelumnya
Fashion
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Jokowi mengenakan batik parang saat menghadiri sidang kasus ijazah palsu di PN Jakarta Timur. Simak sejarah dan filosofi motif batik parang.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 November 2026
Jokowi Hadiri Sidang Ijazah Palsu Pakai Batik Parang, Intip Filosofi di Balik Motifnya
Indonesia
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Jika memang ada peningkatan status kewaspadaan keamanan hingga Siaga 1, Pramono sebagai kepala daerah semestinya mendapat koordinasi dari pihak terkait.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Jakarta Dikabarkan Siaga 1, Gubernur Pramono: Sampai Hari ini belum Ada Koordinasinya
Bagikan