Keponakan Prabowo Terpilih Jadi Duputi Gubernur BI, Ini Harapan Menkeu Purbaya

MerahPutih.com - Thomas Djiwandono telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon deputi gubernur BI. Ia terpilih dan akan disahkan di Sidang Paripurna DPR lalu dilantik Mahkamah Agung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berharap Thomas Djiwandono, salah satu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), bisa mempertimbangkan kepentingan fiskal dalam penyusunan kebijakan moneter.

“Harapannya, dia (Thomas) bisa memberikan masukan yang lebih kuat ke kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

Purbaya menambahkan, masukan tersebut bukan berarti kebijakan fiskal menguasai kebijakan moneter, melainkan bersifat masukan yang lebih komprehensif.

Baca juga:

DPR tak Permasalahkan Keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, Jadi Deputi Gubernur BI, Tegaskan Bisa Diterima Semua Golongan Prabowo

“Setelah di sana, ya dia di sana. Saya nggak bisa mengendalikan dia. Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi kebijakan moneter di sana,” tuturnya.

Komisi XI DPR RI melalui Rapat Internal telah memutuskan untuk menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan, rapat internal tersebut juga diawali dengan rapat pimpinan Komisi XI bersama para pimpinan Kelompok Fraksi (Poksi).

“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung yg mengundurkan diri adalah Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Keputusan Komisi XI, yang memilih keponakan Presiden Prabowo Subianto ini akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1) untuk diberikan persetujuan oleh pimpinan DPR RI.

Ketika ditanya mengenai pertimbangan Komisi XI atas keputusan ini, Misbakhun mengatakan bahwa Thomas merupakan figur yang bisa diterima oleh semua partai politik.