Headline

Keponakan Prabowo Minta Komnas HAM Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran HAM Saat Aksi 22 Mei

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 28 Mei 2019
  Keponakan Prabowo Minta Komnas HAM Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran HAM Saat Aksi 22 Mei

Rahayu Saraswati yang juga anggota Komisi VIII DPR (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada aksi 21-22 Mei.

"Komnas HAM dibentuk untuk mereka mengusut tuntas dugaan tersebut. Terlebih dalam hal ini karena ada korban anak dan banyak berita yang bertebaran yang telah menimbulkan keresahan masyarakat," kata Rahayu kepada wartawan Senin, (27/5).

Keponakan Prabowo Subianto ini juga meminta komnas HAM dapat bersifat objektif dan netral dalam bekerja di tengah hiruk pikuk politik. Komnas HAM, kata Rahayu, juga harus mengedepankan kejelasan dan kebenaran dalam tragedi tersebut.

Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati desak Komnas HAM usut kerusuhan 22 Mei
Keponakan Prabowo, Rahaya Saraswati desak Komnas HAM usut kerusuhan 22 Mei (Foto: antaranews)

"Dengan demikian saya berharap hal ini bisa memberikan "closure" pada keluarga yang ditinggalkan khususnya agar mereka dan masyarakat Indonesia tidak merasa terombang - ambing dengan ketidakjelasaan dan terus meninggalkan tanda tanya yang hanya akan membuka pintu untuk tuduhan dan fitnah," tegas Rahayu.

Rahayu juga menyarankan, agar Komnas HAM dapat menggandeng lembaga internasional dan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Hal ini akan berimbas kepada kepercayaan diri Komnas HAM dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Untuk mengupas semua dugaan pelanggaran HAM dari kematian petugas KPPS yang ratusan jumlahnya sampai dengan tragedi 21-22 Mei," imbuh Rahayu.

Suasana mencekap saat kerusuhan 22 Mei
Petugas mengamankan seseorang yang diduga provokator saat petugas membubarkan massa yang masih bertahan di depan kantor Bawaslu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Penyelesaian secara kongkrit, tegas Anggota Komisi VIII DPR ini juga diperlukan agar rasa ketidakpercayaan rakyat Indonesia kepada lembaga negara tidak bertambah.

"Karena rasa kepercayaan rakyat sudah sangat memprihatinkan sekarang. Jadi diperlukan kemampuannya untuk memberikan jawaban pada masyarakat secara tuntas dan jelas," tandasnya.

BACA JUGA: SBY Bocorkan Isi Pertemuan AHY dan Jokowi di Istana Bogor

Prabowo Juga Berziarah ke Makam Orang Tua Ibu Tien Soeharto di Karanganyar

Diketahui aksi unjuk rasa menolak hasil Pemilu 2019 di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta, berujung rusuh. Kerusuhan terjadi sejak Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5) dini hari. Kemudian berlanjut pada Rabu (22/5) malam hingga Kamis (23/5) dini hari.

Kericuhan pada aksi tersebut turut menyebabkan korban jiwa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan ada delapan korban meninggal akibat kerusuhan dalam aksi tersebut.(Pon)

#Rahayu Saraswati Djojohadikusumo #Demo Rusuh #Komnas HAM #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa
Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa (kiri) berbincang dalam sesi tete-a-tete atau pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Foto: Citra - Biro Pers Sekretariat Presiden
Didik Setiawan - 4 menit lalu
Momen Akrab Presiden Prabowo Terima Kunjungan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa
Indonesia
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Pemerintahan ini harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 15 menit lalu
Pengamat Nilai Kepuasan Publik Moderat Selama Setahun Prabowo–Gibran, Program Populer Rentan Berbalik Jadi Beban Politik
Indonesia
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
"Semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para menteri.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Bagikan