Kepercayaan Publik Kalah sama Polisi, KPK Bikin Survei Tandingan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 28 Oktober 2020
Kepercayaan Publik Kalah sama Polisi, KPK Bikin Survei Tandingan

KPK (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei persepsi publik terhadap citra dan kinerja KPK selama satu tahun terakhir.

"Menjelang akhir tahun 2020, KPK melakukan 'Survei Persepsi Publik Terhadap Citra dan Kinerja KPK'," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Baca Juga:

Cek Kehalalan Vaksin COVID-19, MUI Dilibatkan Tinjau Pabrik Vaksin di Tiongkok

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, kinerja KPK terus disorot oleh publik dan hal itu tercermin dari tingkat kepercayaan publik yang menurun menjadi di bawah Presiden dan lembaga Kepolisian.

Tujuan survei itu, untuk menelaah pengetahuan dan penilaian publik terhadap tugas dan pelaksanaan tugas KPK, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja KPK, mengetahui harapan publik terhadap kinerja penindakan dan pencegahan yang dilakukan oleh KPK.

Kemudian, mengetahui persepsi publik terhadap independensi dan profesionalitas KPK, mengukur tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan KPK dalam memberantas korupsi, mengidentifikasi jenis media komunikasi yang digunakan oleh publik dalam menerima informasi terkait KPK.

Terakhir, memberikan saran kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK.

"Sehubungan dengan survei tersebut, dipersilakan kepada publik seluas-luasnya untuk ikut mengisi suvei melalui link berikut http://bit.ly/SPK-KPK," kata Ali.

KPK
KPK. (Foto: KPK).

Sebelumnya, sejumlah survei yang dilakukan beberapa lembaga menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap masyarakat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pertama, survei dari Charta Politika Indonesia mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada Juli 2020 berada di angka 71,8 persen, lebih rendah dibanding kepercayaan publik terhadap Polri yang mencapai 72,2 persen.

Kedua, Indikator Publik berdasarkan survei 13-16 Juli 2020 menunjukkan tingkat kepercayaan publik kepada KPK pada level 24,7 persen, yang juga lebih rendah dibanding tingkat kepercayaan terhadap Polri yaitu 75,3 persen.

Baca Juga:

Sembuh Dari Sakit, Muhamad Gelar Kampanye Perdana Pilkada Tangsel

Ketiga, survei Cyrus Network pada periode 24-30 Januari 2020 menunjukkan persepsi responden terhadap KPK yang kuat, solid dan bisa dipercaya hanya 57 persen sedangkan pada Polri mencapai 71 persen.

Keempat, berdasarkan survei Litbang Kompas ada 56,9 persen responden yang tidak puas terhadap kinerja KPK pada Juni 2020. Citra KPK yang dinilai baik dan pernah memuncak 82,8 persen pada Mei 2017, tetapi per Januari 2020 turun menjadi 64,2 persen dan per Juni 2020 melorot menjadi 44,6 persen. (Asp)

#Survei #Hasil Survei #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 5 menit lalu
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Kerja sama dengan KPK dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam pemanfaatan aset hasil penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Bagikan