Kepercayaan Masyarakat kepada KPK Menurun, Johan Budi Pertanyakan Kendala
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MERAHPUTIH.COM - KOMISI III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka mengenai merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut. Tingkat kepecayaan publik ke KPK masih jauh di bawah Polri, Kejaksaan, bahkan DPR.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Johan Budi dalam rapat kerja bersama KPK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).
"Terakhir, ada survei yang dilakukan media yang tempatkan KPK kedelapan, jauh di bawah Polri dan Kejaksaan. DPR bahkan lebih baik ketimbang KPK. Ini survei ya, tentu persepsi. Ini yang ada di persepsi publik," kata Johan Budi.
Atas kondisi itu, mantan jubir KPK ini mempertanyakan apakah ada kendala internal di KPK atau masalah koordinasi antara lembaga antirasuah dan penegak hukum lainnya sehingga kepercayaan publik menurun.
Baca juga:
“Mungkin sekarang waktu yang tepat menurut saya karena sebentar lagi kalau enggak salah bapak pimpinan KPK ini sudah purnatugas. Dengan DPR RI periode 2019-2024, ini rapat yang terakhir juga,” ujarnya.
Lebih jauh, Johan Budi menegaskan pentingnya keterbukaan dari KPK kepada mitra kerja di DPR mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya, baik dalam bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi, serta pendidikan dan pelayanan masyarakat.
“Mungkin ada hal-hal yang sangat krusial baik itu penanaganan perkara, baik itu fungsi supervisi, bagaimana hubungan KPK dengan Polri, Kejagung, KPK dengan pihak lain misalnya BPKP, BPK, apakah ada kendala-kendala? Termasuk juga penurunan persepsi publik kepada KPK," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
KPK Telusuri Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain dalam Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub
KPK Geledah Rumah Orang Kepercayaan Wali Kota Madiun, Bawa Duit dan Bukti Elektronik
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
2 Orang Tim Sukses Bupati Pati Sudewo Ditetapkan Tersangka Pemerasan