Kepala Daerah PDIP yang Tak Ikut Retret, Bakal Gabung di Gelombang Kedua

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 03 Maret 2025
Kepala Daerah PDIP yang Tak Ikut Retret, Bakal Gabung di Gelombang Kedua

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) dan Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi (kiri). (Foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 10 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) dilaporkan tak ikut program retret yang digelar Presiden RI, Prabowo Subianto, di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025 kemarin.

Politikus senior PDI Perjuangan yang juga eks Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung menyebutkan, kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti retret di Magelang akan menyusul pada gelombang selanjutnya.

Pramono menegaskan, keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Saya selalu berkomunikasi dengan DPP dan Bu Mega, maka yang belum ikut retret akan ikut gelombang kedua," kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (3/3).

Baca juga:

KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

Diketahui, tak semua kepala daerah dari PDIP akhirnya datang ke Akmil Magelang untuk mengikuti pembekalan. Kepala daerah PDIP yang belum ikut retret akan bergabung dalam retret gelombang kedua bersama para kepala daerah yang akan dilantik, setelah hasil sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

"Jadi akan semuanya," terang dia.

Kepala daerah PDIP yang tak ikut retret gelombang pertama. Ada sembilan kepala daerah dari Bali dan satu dari Asmat.

Baca juga:

Hadiri Retret di Magelang, Ketua DPR Harap Kepala Daerah Bisa Bersinergi dengan Pemerintah Pusat

Daftar Kepala Daerah PDIP yang Absen Retret

- Gubernur Bali, I Wayan Koster

- Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya
- Bupati Badung, I Wayan Adi Arwana
- Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta
- Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra
- Bupati Gianyar, I Made Mahaystra
- Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan
- Bupati Klungkung, I Made Satria
- Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya
- Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo. (Asp)

#Kepala Daerah #PDIP #Retret #Retret Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan