Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3), kemarin.
Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto adalah mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya.
Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
Baca juga:
Pemkab Cirebon Tetapkan Status Tanggap Darurat Mempercepat Penanganan Dampak Banjir
"Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan," tegas Suharyanto.
Suharyanto juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional.
Ia mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
“Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya,” ujarnya.
Baca juga:
BNPB Sebut Beberapa Daerah Indonesia Hadapi Anomali Bencana Alam
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya disebutkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi bahwa terdapat 1 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Suharyanto meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
"Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti," jelasnya.
Sejalan dengan itu, Suharyanto juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Ia tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal.
"Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur," sebut Suharyanto.
Baca juga:
Tol Semarang-Demak Diklaim Bakal Atasi Banjir Rob di Jawa Tengah
Sementara itu, Suharyanto mengatakan BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
DSP ini menurut Kepala BNPB dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya.
"Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini," pungkasnya. (Pon)
