Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Saat bulan suci Ramadan 1447 H pemerintah diminta menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan karena akan berpengaruh pada daya beli masyarakat.
Pengamat ekonomi Handi Risza, menegaskan,perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi prioritas.
"Terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dan kecil, selama Ramadan hingga Idul Fitri,” ujar Handi kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (18/2).
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2026 Indonesia mengalami inflasi tahunan (yoy) sekitar 3,55 persen.
Baca juga:
ASN Jakarta Masuk Kantor 4 Hari, Jam Kerja Hanya Sampai 15.00 WIB Saat Ramadan
“Angka inflasi tahunan 3,55 persen menunjukkan bahwa tekanan harga masih signifikan, terutama pada komponen pangan yang sangat sensitif terhadap perubahan musim dan pasokan. Menjelang awal Ramadan, tekanan ini biasanya semakin terasa,” jelasnya.
Inflasi pangan atau volatile food masih menjadi faktor krusial bagi stabilitas ekonomi masyarakat. Beberapa daerah bahkan mencatat inflasi di atas 3 persen pada Januari 2026.
“Deflasi bulanan pada komoditas tertentu tidak otomatis berarti harga kebutuhan pokok sudah terjangkau. Di sejumlah wilayah, kelompok makanan dan kebutuhan pokok justru masih mencatat inflasi yang relatif tinggi. Ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan efektivitas kebijakan pengendalian harga,” tegasnya.
Ia menyoroti ketergantungan pada impor sejumlah komoditas strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional.
“Ketergantungan pada impor dapat mengikis ketahanan pangan dan memperlebar disparitas harga antar daerah. Karena itu, keberadaan TPIP dan TPID harus benar-benar dioptimalkan untuk monitoring dan pengawasan di tiap daerah,” katanya yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri ini.
Ia mendesak, pemerintah untuk memperkuat cadangan dan distribusi pangan nasional melalui optimalisasi peran Perum Bulog serta intensifikasi cadangan komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng.
Distribusi harus diawasi hingga tingkat desa agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga yang tidak wajar.
"Operasi pasar juga harus diperluas dan benar-benar efektif, disertai pemberantasan praktik penimbunan dan spekulasi,” tambah Handi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi data pasokan dan harga pangan secara real-time.
“Keterbukaan data stok, alur distribusi, dan harga acuan yang bisa diakses publik akan menciptakan tata niaga yang adil dan akuntabel. Masyarakat berhak mengetahui kondisi riil pasokan pangan,” ujarnya.
