Kementan Percepat Masa Tanam Padi di 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Februari 2024
Kementan Percepat Masa Tanam Padi di 2024

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mempercepat masa tanam padi dan pertanian lainnya di tahun 2024 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah ini, dalam mewujudkan swasembada di tengah-tengah ancaman El Nino yang melanda seluruh daerah.


Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para petani untuk segera mempersiapkan pertanaman 2024 dengan memanfaatkan sarana pompanisasi dan pipanisasi yang dibangun mitra terkait dari Universitas Pertahanan, Kementerian PUPR dan juga antisipasi bencana dari BNPB.

Baca Juga:

Periksa Anak SYL, KPK Dalami Aliran Uang dan Jual Beli Jabatan di Kementan

"Saya berharap semua petani Indonesia segera melakukan tanam cepat karena saat ini kita sudah memiliki pompanisasi dan pipanisasi bantuan dari Universitas Pertahanan. Pompanisasi sangat penting untuk mengantisipasi dampak El Nino," ujar Mentan Amran menggelar rapat bersama jajaran Universitas Pertahanan, Kementerian PUPR, BNPB dan Kemenko PMK di Gedung A kantor pusat Kementan, Rabu (27/2).

Ia menegaskan, pemerintah juga sudah menyiapkan bendungan yang mampu mengairi lahan 200 ribu hektare. Bendungan tersebut bahkan nantinya akan memperkuat peningkatan Indeks Pertanaman dari 120 menjadi 240 atau dua kali lipat dari hasil produksi sebelumnya.

"Ada bendungan yang dibangun dan akan mengairi lahan 200 ribu hektar, kemudian akan memperkuat IP dari yang tadinya 120 menjadi 240 atau 2 kali lipat," katanya.

Mentan mengatakan, kolaborasi kementerian dan antar lembaga juga akan menerapkan teknologi baru untuk sumber air dangkal atau air tanah yang sulit dijangkau. Pola ini sudah diuji melalui pompanisasi di lahan 1.000 hektare di wilayah Gunungkidul.

"Nah ini sudah diuji di gunung kidul dan berhasil mengairi 1000 hektar dengan biaya Rp 14 miliar. Jadi akan optimalkan pompa dan pipa ini di tempat lahan kering lainnya," katanya.

Rektor Universitas Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza mengatakan, pihaknya siap mengawal jalanya pembangunan pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pompa dan pipa yang sudah dibangun di kawasan Gunung Kidul saat ini sudah mencapai 90 persen dan dapat mengairi seluruh area persawahan.

"Yang pasti kami akan membantu apa yang ditugaskan. Salah satunya pompanisasi yang sudah kami lakukan di Gunung Kidul dan sekarang sudah hampir 90 persen dan akan dilanjutkan untuk 10 ribu hektare lainnya. Intinya kami siap membantu bersama dengan kementerian dan lembaga terkait," katanya. (*)

Baca Juga:

Kementan Dorong Penguatan Inklusivitas Pekebun Kelapa Sawit

#Petani #Sawah #Kementan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kritik Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, Timbulkan Cacat Logika dan Hukum
kekarutmarutan implementasi kebijakan LSD di lapangan saat ini telah memicu banyak persoalan serius, baik dari aspek yuridis maupun empiris.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Kritik Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, Timbulkan Cacat Logika dan Hukum
Indonesia
Krisis Global, Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% untuk Petani
Pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Krisis Global, Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20% untuk Petani
Indonesia
Amran Tidak Bakal Beri Ampun Penyelundup Bawang dan Cabai Lewat Kalimantan Barat
Aparat menyita bawang merah asal Thailand 2,1 ton, bawang putih asal China 9,1 ton, bawang bombai Belanda 7,9 ton, bawang bombai India 1,6 ton, serta cabai kering China 2,2 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Amran Tidak Bakal Beri Ampun Penyelundup Bawang dan Cabai Lewat Kalimantan Barat
Indonesia
Harga Kedelai Naik Tajam, Mentan Tebar Ancaman ke Importir
Kementan telah melakukan koordinasi dengan para importir untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan tetap tersedia di pasaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
 Harga Kedelai Naik Tajam, Mentan Tebar Ancaman ke Importir
Indonesia
Impor Gula dan Etanol Rusak Harga Tebu Petani
Kebijakan tarif impor nol persen pada produk turunan seperti etanol yang membuat pabrik lokal kalah bersaing.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
Impor Gula dan Etanol Rusak Harga Tebu Petani
Indonesia
Mentan Minta Menteri Purbaya Tambah Anggaran Bulog Buat Bikin Gudang Beras
Hal tersebut sangat penting mengingat kemungkinan cadangan beras Indonesia dapat mencapai 6 juta ton dalam tiga bulan ke depan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Februari 2026
Mentan Minta Menteri Purbaya Tambah Anggaran Bulog Buat Bikin Gudang Beras
Indonesia
Ada Manipulasi Overfaktur Penjualan Sapi Hidup, Kementan Perketat Pengawasan Jelang Ramadan
Harga penjualan sapi di tingkat rumah potong hewan harus dipastikan mengacu pada batas Rp 56.000 per kilogram bobot hidup
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Februari 2026
Ada Manipulasi Overfaktur Penjualan Sapi Hidup, Kementan Perketat Pengawasan Jelang Ramadan
Berita Foto
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono (kiri), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan) dan Wamen KKP Didit Herdiawan (kanan)
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
Indonesia
Pemerintah Siapkan 870 Hektare Buat Tanaman Perkebunan
Dari sisi ketahanan energi, program ini juga bertujuan untuk menghasilkan komoditas-komoditas yang mampu menjadi sumber energi untuk biofuel, seperti singkong, tebu, hingga kelapa sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 870 Hektare Buat Tanaman Perkebunan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bagikan