Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Donald Trump di Washington DC merupakan langkah strategis untuk mengawal kepentingan Palestina dan bukan merupakan upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Langkah diplomasi ini diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik terbaru setelah Israel resmi bergabung dalam BoP. Indonesia memastikan kehadirannya tetap berpijak pada konstitusi dan pembelaan terhadap hak-hak kemanusiaan di Jalur Gaza.
Baca juga:
Prabowo Belum Pasti Hadir KTT Pertama BoP Gaza, Jika Berangkat Sekalian Lobi Tarif AS
Fokus Kemanusiaan dan Mandat PBB
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa posisi Indonesia di dalam BoP sangat jelas dan tidak akan bergeser meski peta keanggotaan organisasi tersebut melibatkan pihak-pihak tertentu. Indonesia membawa misi besar yang diamanatkan oleh dunia internasional.
“Kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun,” tegas Nabyl dalam keterangannya, Kamis (12/2).
Landasan utama Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian adalah mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, serta bantuan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2805 Tahun 2025 yang menekankan rekonstruksi wilayah Gaza pasca-konflik.
Diplomasi Prabowo di Washington DC
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026. Kehadiran kepala negara ini bertujuan untuk memastikan arah kebijakan organisasi tersebut menguntungkan proses perdamaian yang adil.
Baca juga:
Seskab Teddy Buka-bukaan Alasan Indonesia Belum Bayar Iuran BoP Rp 16,8 T
“Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” ucap Nabyl meyakinkan bahwa suara Indonesia akan tetap lantang mengecam pelanggaran hukum internasional di Gaza.
Selain agenda perdamaian, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat juga mengusung misi ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa Presiden akan menandatangani Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia-AS yang telah memasuki tahap finalisasi.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global sambil tetap menjaga marwah diplomasi politik luar negeri yang bebas aktif.
