Kemenkeu Klarifikasi Maung Jadi Mobil Dinas Menteri Belum Masuk Perencanaan
Maung Garuda jadi salah satu mobil andalan dari PT Pindad. (Foto: PT Pindad)
MerahPutih.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu soal mobil Maung buatan PT Pindad yang bakal dijadikan kendaraan dinas jajaran menteri hingga eselon I.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenku Deni Surjantoro mengatakan pengadaan Maung Pindad untuk mobil dinas menteri dan penjabat eselon 1 belum masuk perencanaan resmi.
Menurut Deni, pernyataan Wamenkeu Anggito itu hanya sebagai contoh kampanye pengunaan produk dalam negeri di era Prabowo, ketika dia berorasi dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024.
“Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri,” kata Deni, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10).
Baca juga:
Prabowo Mau Maung Jadi Mobil Dinas Menteri, Erick: Ndak Bisa Harus Langsung Hari Ini
Lebih jauh, Deni menegaskan Kemenkeu menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Anggito.
Sebelumnya dilansir Antara, Anggito menyebut Presiden Prabowo bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon I era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.
"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," ucapnya dalam orasi di UGM Yogyakarta, Senin (28/10).
Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.
Baca juga:
Prabowo Mau Maung Jadi Mobil Dinas Menteri, Erick: Ndak Bisa Harus Langsung Hari Ini
"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," ujar Anggito. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Izinnya Dicabut Prabowo, 28 Perusahaan Perusak Hutan Diminta Bertanggung Jawab
Arahan dari Prabowo, BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Sinyal Tukaran Posisi Deputi Gubernur BI Juda Agung dengan Wamenkeu Thomas Djiwandono
Deputi Gubernur BI Juda Agung Mundur, Keponakan Prabowo Mencuat Jadi Pengganti
Menkeu Purbaya Kejar Penyelundup Beras Impor di Kepulauan Riau
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global