Kemenkes Sebut IKN Masuk Kawasan Endemis Tinggi Malaria

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemenkes Sebut IKN Masuk Kawasan Endemis Tinggi Malaria

Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan RI melaporkan sebagian wilayah perbatasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, termasuk kawasan berstatus endemis tinggi kasus malaria di Indonesia.

"Peta endemisitas malaria 2022 sebagian besar di wilayah timur, Papua, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Timur," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi dalam konferensi pers Peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Yuk Pilih Logo IKN Nusantara, Hadiahnya Motor Listrik Dari Jokowi

Imran mengatakan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kawasan yang berkontribusi pada angka kasus malaria nasional, sebanyak 1.228 kasus pada 2022.

Kasus malaria di Penajam Paser Utara memiliki angka Annual Parasite Incidence (API) atau angka infeksi sebesar 7,6 dari batas aman kurang dari 1, sehingga dikategorikan sebagai endemis tinggi malaria.

Pada acara yang sama, Ketua Tim Kerja Malaria dari Direktorat P2PM Kementerian Kesehatan RI Hellen Dewi Prameswari mengatakan 60 persen wilayah IKN berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 40 persen lainnya masuk dalam wilayah Kutai Kartanegara.

"Penajam Paser Utara itu seperti muara kasus karena berada di lintas batas wilayah IKN dengan Kutai Kartanegara. Wilayah itu masih endemis tinggi, yang titiknya ada di perbatasan," katanya.

Baca Juga:

2/3 Lahan Untuk Pembangunan IKN Berupa Hutan Tropis

Data Kemenkes melaporkan dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, empat di antaranya sudah berstatus eliminasi malaria, dua kabupaten/kota endemis rendah, tiga kabupaten/kota endemis sedang, dan satu endemis tinggi yaitu Penajam Paser Utara.

"Permasalahan di sana karena perambah hutan. Sehingga kami ingin selesaikan itu," ujarnya.

Kemenkes telah memutuskan agenda puncak Peringatan Hari Malaria Sedunia dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 15 Juni 2023.

Tema kegiatan yang akan diangkat adalah "Dengan Investasi, Inovasi dan Implementasi kita capai Indonesia Bebas Malaria". (*)

Baca Juga:

Penembakan Kantor MUI, Komisi III Duga Ada Upaya Rusak Stabilitas Politik

#UU IKN #IKN Nusantara #Nyamuk Malaria #Kalimantan
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Tahun 2025 sapi kurban dari Presiden Prabowo jenis Simental dengan bobot sekitar satu ton. Untuk Idul Adha tahun ini jenis limosin beratnya 950 kilogram
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Mei 2026
Sapi Kurban Prabowo untuk Warga Sekitar IKN, Beratnya Beda Sama Tahun Lalu 1 Ton Kurang
Indonesia
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Pembangunan IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan yakni anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Otorita Ingin Perluas Pembanguan IKN ke 9 Wilayah Kalimantan Timur
Indonesia
Puluhan Ton Bawang Impor Ilegal dari Malaysia Dimusnahkan, Masuk lewat Jalur Tikus di Kalimantan
Total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 20,9 ton.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Puluhan Ton Bawang Impor Ilegal dari Malaysia Dimusnahkan, Masuk lewat Jalur Tikus di Kalimantan
Indonesia
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Putusan MK, harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi tahapan pemindahan ibu kota.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Ibu Kota Negara Masih di Jakarta, Politikus PDIP Ingatkan Potensi IKN Jadi Beban
Indonesia
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Putusan MK soal status DKJ tidak menghentikan pembangunan IKN. IKN diarahkan sebagai pusat pemerintahan strategis dan green capital Indonesia.
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
MK Putuskan Jakarta Masih Ibu Kota, DPR Minta Proyek IKN Jalan Terus
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Status Jakarta sebagai ibu kota negara dinyatakan masih berlaku hingga pemerintah secara resmi menerbitkan keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara.
Dwi Astarini - Rabu, 13 Mei 2026
MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta masih Ibu Kota
Indonesia
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
“Mungkin pada 2028 kita akan menyaksikan gedung legislatif dan yudikatif dengan kemegahan yang sama. Kita tunggu dua tahun ke depan,” kata Muzani.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Desain Gedung MPR Diklaim Cerminkan Filosofi Keindonesiaan Kokoh dan Utuh
Indonesia
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 April 2026
Pembangunan di IKN Tidak Kena Program Efisiensi Anggaran
Bagikan