Kemenkes Bakal Contoh Pola PT Freeport Kendalikan Malaria di IKN

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Mei 2024
Kemenkes Bakal Contoh Pola PT Freeport Kendalikan Malaria di IKN

Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Data Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, wilayah endemis malaria terdekat dari IKN berada di Kelurahan Sotek, Kabupaten Penajam Paser Utara yang jaraknya ke Titik Nol IKN di Kecamatan Sepaku kurang lebih 40 kilometer. Sementara nyamuk Anopheles yang menjadi penyebab malaria paling jauh terbang hanya satu sampai dua kilometer.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalukan mitigasi penyakit malaria di kawasan IKN dengan mengadopsi program penanggulangan yang berhasil diterapkan oleh PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua.

"Kami mencari cara supaya IKN tidak menjadi penyebaran malaria. Kami ambil percontohan mitigasi malaria di Freeport," kata Plh. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI Helen Dewi Prameswari melalui konferensi pers Hari Malaria Sedunia 2024 di Jakarta, Senin (27/5).

Ia memaparkan, Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah dengan kasus tertinggi malaria di Indonesia, berkisar 543 kasus dari 1.000 orang di wilayah setempat. Namun, di wilayah Freeport, Kuala Kencana, kasusnya nol, meski wilayah itu dikelilingi hutan dengan endemis malaria yang tinggi.

Baca juga:

Kasus Malaria di Indonesia Turun, tetapi Masih Tertinggi Kedua di Asia

"Kami lihat pendekatan Freeport cocok dengan pendekatan di IKN, karena kegiatan utama pencegahan PT Freeport Indonesia berhasil di Papua," katanya.

Pola mitigasi yang dilakukan, kata ia, yaitu dengan pengendalian vektor dan lingkungan, pemeriksaan parasit pada nyamuk dan manusia, memastikan drainase air mengalir, dan pada genangan air atau air tidak mengalir dengan cara menutup atau menimbun atau pemberian larvasida, serta melepas ikan pemakan jentik.

"Ada petugas khusus yang setiap hari memantau potensi tempat perindukan nyamuk malaria di Freeport, bahkan di pelepah daun pun mereka memeriksa. Mereka lakukan pengamatan di setiap air tergenang secara rutin," katanya.

Helen memastikan, hingga saat ini belum terdeteksi adanya kasus malaria di IKN. Namun, mitigasi dari kasus yang dipicu gigitan nyamuk Anopheles itu masih tetap diperlukan.

Baca juga:

Kemenkes Sebut IKN Masuk Kawasan Endemis Tinggi Malaria

Kasus terakhir malaria yang ditemukan di wilayah IKN terjadi di November 2018 yang merupakan kasus malaria impor dari tempat lain yang berbatasan dengan Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat.

Wilayah daratan IKN seluas kurang lebih 256.142 hektare, yang terletak pada dua kabupaten yang ada, yaitu Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kawasan IKN beririsan dengan enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku, Kecamatan Samboja, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga-Sanga.

#IKN Nusantara #UU IKN #Kemenkes
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Pemerintah menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan II melalui Permenkes 15/2025. Penyalahgunaan dapat dijerat UU Narkotika dan memperoleh rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 44 menit lalu
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Pemerintah Siapkan 150 Program Pendidikan Dokter Spesialis Buat Dikirim ke Seluruh Berbagai Daerah
Pendidikan dokter spesialis kepada putra daerah dimaksudkan agar mereka dapat berbakti di kampung halamannya, termasuk ke daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Pemerintah Siapkan 150 Program Pendidikan Dokter Spesialis Buat Dikirim ke Seluruh Berbagai Daerah
Indonesia
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan HGU 190 tahun dalam UU IKN. Menteri ATR/BTN, Nusron Wahid menyebutkan, bahwa pihaknya mengikuti keputusan hukum.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Otorita tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap visi besar IKN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 November 2025
Otorita IKN Bangun Rumah Tapak Sebesar Rp 2,7 Triliun Bagi ASN
Indonesia
Ingin Orang Kaya Pakai Asuransi Swasta Bukan BPJS, Wamenkes: Menkes Terpeleset
Dante menjelaskan mengenai sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang nantinya akan dibagi menjadi dua.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Ingin Orang Kaya Pakai Asuransi Swasta Bukan BPJS, Wamenkes:  Menkes Terpeleset
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Bagikan