Kemenhub Siapkan Bus Mudik Gratis 2026, DPR Minta Informasi Menjangkau Warga

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Februari 2026
Kemenhub Siapkan Bus Mudik Gratis 2026, DPR Minta Informasi Menjangkau Warga

Ilustrasi Mudik Gratis. (Foto: dok. Kemenhub)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mudik Lebaran 2026 sudah di depan mata. Pemerintah kembali menyiapkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman dengan aman dan terjangkau.

Pada musim Lebaran 2026, Kementerian Perhubungan RI menyediakan armada bus gratis dengan rute meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Sumatera.

Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak Kementerian Perhubungan untuk menggencarkan sosialisasi program mudik gratis Lebaran 2026 agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Dia menilai sosialisasi masif menjadi kunci agar masyarakat memahami mekanisme, jadwal, hingga persyaratan pendaftaran program tersebut. Tanpa penyebaran informasi yang luas, program ini dikhawatirkan tidak terserap optimal oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

“Negara wajib memastikan informasi sampai ke level bawah, bukan hanya beredar di ruang terbatas,” ujar Ruslan di Jakarta, Jumat (13/2).

Baca juga:

Pemerintah Lakukan Pembatasan Operasional Angkutan Barang Mulai 13-29 Maret, demi Kelancaran Arus Mudik dan Balik Lebaran

Google Bakal Berikan Data Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Selama Mudik 2026

Mudik Gratis BUMN 2026 Bakal Berangkatkan 100 Ribu Orang, Ini Cara dan Link Daftarnya

Ruslan menekankan bahwa program ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban ekonomi warga di tengah lonjakan tarif angkutan saat musim mudik.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Kemenhub transparan mengenai kuota dan teknis pendaftaran agar tidak menyulitkan calon pemudik.

“Syaratnya harus sederhana dan mudah dipahami. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan mengakses karena kurang informasi,” tegasnya.

Meski berstatus gratis, Ruslan mengingatkan pemerintah agar tetap menjadikan standar keselamatan dan kelayakan armada sebagai prioritas utama.

“Lebaran merupakan momentum sakral bagi umat Muslim untuk kembali menyambung silaturahmi dengan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman, maka sudah seharusnya pemerintah memfasilitasi mudik dengan seksama,” tutup Ruslan. (Knu)

#Mudik 2026 #Idul Fitri 2026 #Lebaran 2026 #Kementerian Perhubungan #Komisi V DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi V DPR Mulai Bahas Revisi UU LLAJ, ODOL hingga Transportasi Daring Jadi Sorotan
Komisi V DPR mulai membahas revisi UU LLAJ. ODOL, transportasi daring, kendaraan listrik, ETLE, ERP hingga kendaraan otonom menjadi sorotan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Komisi V DPR Mulai Bahas Revisi UU LLAJ, ODOL hingga Transportasi Daring Jadi Sorotan
Indonesia
Tarif Trans Jatim Digratiskan Saat Hari Perhubungan Nasional 2026
Pengembangan transportasi publik perlu diikuti partisipasi masyarakat agar layanan angkutan umum dapat berkelanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Tarif Trans Jatim Digratiskan Saat Hari Perhubungan Nasional  2026
Indonesia
Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak, Kemenhub Dirikan Posko Darurat di Banjarmasin
Dalam perkembangan terbaru, sebanyak 115 dari total 243 orang yang berada di KM Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi.
Frengky Aruan - Minggu, 13 September 2026
Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak, Kemenhub Dirikan Posko Darurat di Banjarmasin
Indonesia
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG untuk memperkuat koordinasi serta efisiensi penanganan bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Badan Geologi dan BMKG Diwacanakan Terintegrasi, Ketua Komisi V DPR Soroti Efisiensi dan Koordinasi
Indonesia
Abu Vulkanik Tak Terdeteksi di Sejumlah Bandara, Operasional Soetta Masih Ditutup
Hasil paper test di sejumlah bandara negatif abu vulkanik. Kemenhub tetap menunggu advisory VAAC Darwin dan memperpanjang penutupan Bandara Soekarno-Hatta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
Abu Vulkanik Tak Terdeteksi di Sejumlah Bandara, Operasional Soetta Masih Ditutup
Indonesia
Kemenhub Pilih Tahan Penerbangan, Abu Gunung Anak Krakatau Masih Jadi Ancaman
Kemenhub belum membuka sejumlah bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 467 penerbangan terdampak, termasuk 409 domestik.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
Kemenhub Pilih Tahan Penerbangan, Abu Gunung Anak Krakatau Masih Jadi Ancaman
Indonesia
DPR Sentil Menteri PU Dody Hanggodo: Hentikan Polemik, Fokus Bangun Infrastruktur
Anggota Komisi V DPR meminta Menteri PU menghentikan polemik di internal kementerian dan memfokuskan energi pada percepatan pembangunan infrastruktur.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Sentil Menteri PU Dody Hanggodo: Hentikan Polemik, Fokus Bangun Infrastruktur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akan Pungut Pajak Sepeda
Pemerintah akan memungut pajak sepeda, sesuai informasi yang beredar di media sosial.
Frengky Aruan - Kamis, 16 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pemerintah Akan Pungut Pajak Sepeda
Indonesia
13 Tewas dalam Kecelakaan Pikap dan Truk di Indramayu, DPR Desak Evaluasi Total Keselamatan Transportasi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak evaluasi total sistem keselamatan transportasi darat setelah kecelakaan pikap dan truk di Indramayu menewaskan 13 orang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
13 Tewas dalam Kecelakaan Pikap dan Truk di Indramayu, DPR Desak Evaluasi Total Keselamatan Transportasi
Indonesia
DPR Apresiasi Kebijakan Potongan Tarif Ojol 8 Persen, Ingatkan Risiko Kenaikan Tarif
Komisi V DPR mengapresiasi turunnya potongan tarif ojol 8 persen. Namun, aplikator diminta jangan diam-diam naikkan tarif untuk penumpang.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Apresiasi Kebijakan Potongan Tarif Ojol 8 Persen, Ingatkan Risiko Kenaikan Tarif
Bagikan