Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak pernah menghalangi atau melarang dilakukannya Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan dan TNI.
Dari tahun 2007 hingga sekarang, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan sebanyak 27 kali untuk 27 jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan dalam tujuan tertentu, maupun pemeriksaan kinerja.
"Itu belum termasuk pemeriksaan yang dilaksanakan pada unit organisasinya dan selama pemeriksaan itu berlangsung, baik Menteri Pertahanan maupun Panglima TNI, maupun pimpinan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan unit organisasinya itu, tidak pernah menghalangi BPK untuk melakukan pemeriksaan atau audit," ujar Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (12/10).
Hal itu juga membantah mengenai pernyataan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang mengatakan bahwa Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ruacudu sempat melarang audit mengenai aset alutsista sebesar Rp 23 triliun pada tahun 2016.
Selain itu, BPK juga mengklarifikasi adanya hambatan selama melakukan audit mengenai alutsista. Pada saat melakukan audit keuangan, salah satu akun atau objek yang kemudian dipilih dan dijadikan sampel dengan pertimbangan risiko, tentu adalah beberapa akun. Salah satunya persediaan dan kemudian tim BPK pada saat itu mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hambatan itu terkait masalah dokumen dan hal-hal substantif lainnya.
"Setelah kita jelaskan hambatan pemeriksan tersebut ternyata berhasil diselesaikan dan BPK berhasil melakukan pengujian dan itu nilainya sangat material," ucap Firman. (Ayp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Sebagai Garda Terdepan, Pangdam Harap TNI Didukung Alutsista Modern
