Kemendag Minta WTO Utamakan Negara Berkembang


Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/9). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)
MerahPutih Bisnis - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen terus mengupayakan langkah-langkah strategis menghadapi Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-10 World Trade Organization (WTO) yang akan berlangsung pada Desember 2015 di Nairobi, Kenya. Kemendag berharap dapat mendulang kesuksesan KTM-9 di Bali.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan International (KPI) Bachrul Chairi menegaskan, KTM-9 yang menyepakati paket Bali, terutama isu pembangunan dan pertanian yang menjadi kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang, harus menjadi prioritas WTO.
"WTO perlu memprioritaskan perundingan agenda pembangunan dan pertanian yang menjadi kepentingan utama negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Hal ini agar manfaat perdagangan terbuka yang diusung sisten perdagangan multilateral dapat dirasakan lebih berimbang oleh seluruh negara anggota WTO," ujar Bachrul, dalam dialog kebijakan sistem perdagangan multilateral berskala internasional bertema "Is The Doha Development Agenda Over or Continuing on Crosroad", di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (11/11).
Bachrul menegaskan WTO perlu menjaga momentum lahirnya Paket Bali, khususnya kesepakatan beberapa isu pertanian, pembangunan, dan perjanjian fasilitas perdagangan. Hal ini untuk mendorong tercapainya kesepakatan baru di KTM-10, Desember nanti.
"Pemerintah berkepentingan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistrm perdagangan multilateral dan WTO," sambungnya.
Secara khusus, Kemendag menyoroti pentingnya perjanjian fasilitas perdagangan terhadap peningkatan perdagangan internasional, termasuk perdagangan Indonesia. Perjanjian ini mengatur penyederhanaan prosedur ekspor impor barang sehingga mempercepat arus perdagangan.
"Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dicetuskan oleh Presiden RI (Jokowi) sangat sejalan dengan semangat perjanjuan fasilitas perdagangan WTO. Oleh sebab itu, Kemendag mendukung perjanjian tersebut untuk segera berlaku," kata Bachrul.
Dialog ini merupakan pembuka dari tiga seri dialog kebijakan yang akan diselenggarakan Kemendag. Kemendag berharap kegiatan ini mampu memberikan strategi baru untuk mengajak negara-negara maju lebih fleksibel terhadap isu pembangunan dan pertanian. (rfd)
BACA JUGA:
- Di Depan Setya Novanto Cs, Parlemen Jepang Ungkapkan Kekecewaan Soal Kereta Cepat
- FITRA: Tarif Cukai Rokok Naik, Pengangguran Bertambah
- Rupiah Menguat Tipis di Rp13,582 per Dollar AS
- Bangun Kereta Cepat, Aset BUMN Jadi Jaminan
- Sebelum Jokowi Lengser, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Beroperasi
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Menang Sengketa Biodiesel Lawan Uni Eropa

Mendag Zulkifli Menyerukan Reformasi WTO di Pertemuan Menteri APEC 2023

Indonesia Khawatir Soal Aturan Penegakan Perdagangan Ekspor Bijih Nikel Uni Eropa
