Kemenag Pertimbangkan Coret Garuda Dari Penerbangan Haji

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juli 2024
Kemenag Pertimbangkan Coret Garuda Dari Penerbangan Haji

Pesawat Garuda Indonesia. ANTARA/Ahmad Wijaya/am.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kinerja Garuda pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai betul-betul buruk. Pada pekan pertama fase pemulangan jemaah haji, lebih 50 persen penerbangan mengalami keterlambatan. Dari 52 kloter, sebanyak 38 kloter terbang tidak sesuai jadwal karena mengalami keterlambatan.

Pada pekan kedua pemulangan, total sudah ada 155 kloter jamaah haji Indonesia yang sudah diterbangkan Garuda Indonesia ke tanah air. Dari 155 kloter, ada 75 kloter yang mengalami keterlambatan atau 48,39 persen.

Dalam fase operasional haji 2024, dua maskapai melayani penerbangan haji yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Garuda Indonesia kerap mendapat sorotan karena sering kali mengalami masalah penerbangan.

Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berlangsung sejak 22 Juni 2024 kembali diwarnai dengan keterlambatan penerbangan oleh Maskapai Garuda Indonesia.

Baca juga:

Kemenag Marah, 28 Jam Jemaah Haji Alami Keterlambatan Penerbangan Garuda Indonesia

Keterlambatan kali ini dialami jemaah Kelompok Terbang 9 Embarkasi Balikpapan (BPN-09). Penundaan bahkan terjadi lebih dari sehari yakni 28 jam. Padahal sebelumnya jamaah haji Kloter 3 Embarkasi Kualanamu (KNO-03) juga mengalami delay selama 12 jam.

Penundaan penerbangan membuat jemaah semakin lelah. Selain itu, berdampak pada segala aspek seperti akomodasi, konsumsi, hingga transportasi.

"Delay semacam ini membuat jamaah lelah. Mereka terpaksa harus membawa koper kabin kembali karena sudah di bus baru diinfo kalau ada delay . Ini kan melelahkan," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Senin (8/7).


Ia menegaskan, pemberitahuan penundaan penerbangan seringkali mendadak ketika jamaah sudah keluar dari hotel dan berada di dalam perjalanan atau sudah di bandara.

"Bahkan jemaah sudah berada di bus dan siap menuju Bandara AMAA Madinah baru diinfo kalau ada delay. Ini kejadiannya mirip dengan KNO-03. Jelas Garuda Indonesia tidak profesional," kata Hilman.

Baca juga:

108 Ribu Lebih Jemaah Haji Sudah Tiba di Tanah Air

Ia menegaskan, Kementerian Agama bisa mencoret Garuda Indonesia dari daftar maskapai penerbangan haji di tahun mendatang, sehubungan dengan seringnya mengalami keterlambatan (delay ) penerbangan pada musim haji 2024.

"Dengan kejadian ini, Kementerian Agama akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Garuda Indonesia pada penerbangan jamaah haji di tahun mendatang," ujarnya.

#Jemaah Haji #Garuda
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo
DPR hanya sebatas menyusun undang-undang
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Keppres Kementerian Haji dan Umrah Terbit Pekan ini, Nama Menteri jadi Urusan Prabowo
Indonesia
RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama
Dengan adanya kementerian baru ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan menjadi lebih mudah dan lancar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
RUU Haji dan Umrah Menuju Paripurna, Perbaikan Layanan Ibadah Jadi Prioritas Utama
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Indonesia
Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
RUU ini juga akan mencantumkan kebijakan dari Arab Saudi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Agustus 2025
Komisi VIII DPR Gelar Rapat Kilat Sampai Malam Demi Bahas RUU Haji
Bagikan