Kemenag Marah, 28 Jam Jemaah Haji Alami Keterlambatan Penerbangan Garuda Indonesia


Jemaah Haji tinggalkan Mekkah. (Dok Kemenag)
MerahPuih.com - Maskapai Garuda Indonesia yang melanyani pemulangan kembali mengalami keterlambatan atau penundaan penerbangan (delay).
Kali ini, jemaah haji Indonesia tertahan selama 28 jam saat akan pulang ke tanah air.
"Delay lagi dan lagi. Berulang terus. Nilai kinerja Garuda Indonesia tahun ini sangat buruk, tidak profesional," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Senin (8/7).
Delay penerbangan dialami oleh jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 9 Embarkasi Balikpapan (BPN-09). Sebelumnya, jemaah haji Kloter 3 Embarkasi Kualanamu (KNO-03) juga mengalami delay selama 12 jam.
Baca juga:
Garuda Indonesia Diminta Fokus Perbaikan Kinerja di Sisa Pemulangan Jemaah Haji
Keterlambatan yang dialami BPN-09 ini menjadi yang terlama dalam fase operasional haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, karena lebih dari satu hari.
Ia mengatakan, Kemenag akan melayangkan protes keras terhadap Garuda.
"Kita (Kemenag) protes keras Garuda Indonesia atas kembali terjadinya delay penerbangan jamaah haji Indonesia pada fase pemulangan," kata Hilman.
Sebanyak 324 orang BPN-09 berasal dari Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka seharusnya pulang ke tanah air, pada 6 Juli 2024, pukul 13.40 waktu Arab Saudi (WAS).
Baca juga:
Mereka sudah berada di bus dan siap ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah saat diinformasikan adanya delay penerbangan dan baru akan diterbangkan pada Minggu, 7 Juli 2024, sekitar pukul 17.40 WAS (waktu Arab Saudi).
Ia menegaskan, pemberitahuan dari pihak Garuda Indonesia juga sering mendadak. Bahkan jemaah sudah berada di bus dan siap menuju Bandara AMAA Madinah baru diinfo kalau ada delay.
"Ini kejadiannya mirip dengan KNO-03. Jelas Garuda Indonesia tidak profesional," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
