Kemenag Jawab Tudingan PKB Fasilitas dan Kinerja Lukman Hakim Jelek

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 Juli 2019
Kemenag Jawab Tudingan PKB Fasilitas dan Kinerja Lukman Hakim Jelek

Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq. Foto: MP/Mauritz

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Agama buka suara terkait pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq yang menyebut Menteri Agama Lukman Hakim gagal dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Agama dan fasilitas halaman parkir Kemenag yang jelek.

Menurut Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Ali Rokhmad pernyataan yang dilontarkan Maman tidak berdasar dan tanpa didukung data. Karena, Dalam lima tahun masa kepemimpinan Lukman Hakim, reformasi birokrasi (RB) di Kemenag justru menunjukkan kemajuan yang sangat baik.

Baca Juga: PKB: Halaman Parkir Kemenag Jelek, Menterinya Juga Jelek

Selain lebih akuntabel dan transparan, Kementerian Agama juga semakin melayani. Buktinya, Kemenag telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut-turut.

"Ini menunjukkan Kemenag semakin transparan dan akuntabel," kata Ali Rokhmad di Jakarta (22/7).

Tidak cuma itu, Kemenag juga tercatat sebagai instansi pertama yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah.

Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq
Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq (tengah). Foto: MP/Mauritz

Kemudian, kata Ali, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama terus naik. Ini bisa dilihat dari indeks penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Indeks RB terus menanjak selama kepemimpinan Lukman Hakim.

Dari semula berada pada posisi 54,83 atau masuk kategori 'CC' pada 2014, naik menjadi 62,28 atau 'B' pada 2015 dan 69,14 atau 'B' pada 2016. Tahun 2017, naik lagi menjadi 73,27 atau kategori 'BB'. Tahun 2018 lalu, indeks RB Kemenag naik lagi menjadi 74,02 atau "BB'.

Baca Juga: Cak Imin Blak-blakan Posisi yang Diincar Dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

"Jelas sekali ada kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Proses perbaikan terus dilakukan, semoga tahun depan kami sudah masuk kategori tertinggi, yaitu 'A',” tutupnya. (Asp)

#PKB #Kemenag
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Status ASN Ditjen PHU Kemenag Hingga Tingkat Kab/Kota Bakal Pindah Ke Kementerian Haji
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan revisi Undang-Undang Haji yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Status ASN Ditjen PHU Kemenag Hingga Tingkat Kab/Kota Bakal Pindah Ke Kementerian Haji
Indonesia
Jangan Usir Anak-Anak Saat Bermain di Lingkungan Masjid, Bikin Juga Program Buat Anak Muda
Masjid bukan sekadar bangunan ibadah, melainkan juga ruang pembelajaran nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, dan keterbukaan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Agustus 2025
Jangan Usir Anak-Anak Saat Bermain di Lingkungan Masjid, Bikin Juga Program Buat Anak Muda
Indonesia
Temukan Catatan Keuangan Jual Beli Kuota Haji, KPK Telusuri Aliran Duit Biro Travel ke Pejabat Kemenag
Aliran dana kepada pejabat di Kemenag dari para agen travel dalam jual beli kuota haji yang bertujuan untuk memangkas anteran panjang ibadah haji di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Temukan Catatan Keuangan Jual Beli Kuota Haji, KPK Telusuri Aliran Duit Biro Travel ke Pejabat Kemenag
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Pengalihan Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke BP Haji Masih Belum Jelas, DPR Baru Usulkan RUU Peralihan
Saat ini, Undang-Undang peralihan ke BP Haji masih berupa usulan di DPR yang harus dibahas bersama pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Agustus 2025
Pengalihan Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke BP Haji Masih Belum Jelas, DPR Baru Usulkan RUU Peralihan
Indonesia
KPK Cekal Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Berdasarkan informasi yang dihimpun, IAA dan FHM merupakan mantan staf khusus Menag, dan pihak swasta.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
KPK Cekal Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Indonesia
MAKI Sebut Korupsi Kuota Haji Merugikan Negara Ratusan Miliar
Boyamin mengungkapkan, dugaan penyimpangan lain adalah dugaan mark up dari katering makanan dan penginapan hotel yang nilai kerugiannya belum bisa ditentukan.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
MAKI Sebut Korupsi Kuota Haji Merugikan Negara Ratusan Miliar
Bagikan