Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/1).
Dalam persidangan, ia mengaku pernah menerima uang dari Muhammad Nazaruddin yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Fraksi Partai Demokrat sebesar 1 Miliar.
"Ya menerima uang. Dia (Nazar) bendahara, saya ketua fraksi. Saya terima hampir 1 M, dipakai untuk operasional fraksi," kata Jafar.
Meski demikian, dia mengaku telah mengembalikan uang 1 Miliar tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Jafar, pada saat uang diberikan, Nazaruddin mengatakan bahwa uang itu merupakan dana Fraksi Demokrat. Uang itu akan digunakan untuk kepentingan Jafar selaku Ketua Fraksi Demokrat.
Namun, sebagian uang itu ia gunakan untuk membeli mobil Toyota Land Cruiser untuk kepentingan pribadinya.
"Sebagian uangnya saya pinjam untuk beli mobil Land Cruiser," ungkapnya.
Jaksa KPK kemudian mempertanyakan soal sumber uang yang diberikan Nazaruddin saat itu. Jafar mengaku tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan oleh terpidana kasus korupsi Hambalang itu.
Menurut Jafar saat itu Nazaruddin tak memberitahu soal informasi terkait sumber uang tersebut. Belakangan ia baru mengetahui uang itu berasal dari proyek e-KTP.
Setelah mengetahui sumber uang, Jafar kemudian mengembalikan uang itu ke KPK. Bahkan, ia sampai meminjam uang dari istri dan anaknya untuk mengembalikan uang ke lembaga antirasuah.
“Saya ambil dari tabungan saya, istri, dan pinjam ke anak. Ada 200 juta dari anak tertua saya, 100 juta dari anak ketiga, dan 200 juta dari bank,” pungkasnya.
Selain Jafar, dalam persidangan ini jaksa KPK juga menghadirkan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Effendi dan mantan Ketua Komisi II yang juga Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa.
Diketahui, dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Jafar disebut-sebut menerima uang sebesar USD100 ribu. Kemudian, Taufik diduga kecipratan senilai USD103 ribu, dan Agun menerima USD1 juta.
Diduga, uang tersebut diberikan dari pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk meloloskan anggaran proyek senilai 5,8 triliun. Namun, ketiga saksi tersebut kompak membantah menerima serta menikmati uang haram korupsi proyek e-KTP. (Pon)
