Headline

Kemana Ahok Berlabuh? Pengamat Politik Bocorkan Dua Partai Ini

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 16 Januari 2019
 Kemana Ahok Berlabuh? Pengamat Politik Bocorkan Dua Partai Ini

Direktur Lembaga Riset Charta Politika Yunarto Wijaya (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok disebut-sebut bakal terjun ke dunia politik setelah bebas nanti.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu digosipkan telah memilih PDI Perjuangan sebagai "perahu" untuk meniti karir selanjutnya.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Ahok partai mana yang akan menjadi wadahnya berjuang.

Menilai hal itu, Pengamat Politik Yunarto Wiitu a mengatakan, ada dua partai politik yang dimungkinkan menjadi pelabuhan politik Ahok. Sebab, kata dia kedua parpol itu cocok dengan karakternya.

"Menurut saya hanya dua partai doang yang masuk di situ (sesuai karakter Ahok-red) PDIP dan PSI," kata Yunarto saat ditemui di Kantor Charta Politika, Rabu (16/1).

Ahok bersama Ketua Umum PDIP Megawati
Megawati bersama Pasangan Ahok-Djarot (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, partai yang memposisikan diri mewadahi dan melindungi minoritas, nasionalis dan berani melawan arus mainstream politik sektarian akan mendapat keuntungan elektoral jika menerima Ahok sebagai anggota.

"Untung kedua partai itu (kalau Ahok bergabung)," tuturnya.

Namun demikian, lanjut Yunarto, jika Ahok bergabung dengan parpol di luar yang disebutkan tadi, maka risikonya terlalu besar. Bukan tidak mungkin efek negatif akan mempengaruhi parpol yang diikutinya.

"Kalau diluar itu bebannya terlalu besar karena karekter Ahok dengan beban masa lalunya yang dianggap sebagian pemilih sebagai penista agama malah bisa berpengaruh negatif terhadap partai-partai yang masih ingin menggarap di luar pasar minoritas dan nasionalis tadi," terangnya.

Apalagi, kalau bergabung dengan parpol yang menjadi penantang Ahok di Pilgub DKI Jakarta lalu, semisal Gerindra, PAN atau PKS.

"Lebih gak mungkin lagi secara pilihan dan sejarah politik sudah jauh sekali, kan dendam politik pemilih Gerindra atau PAN dan PKS saat pilkada DKI kan sangat besar," ucapnya.

"Jadi kesimpulannya diluar PDIP dan PSI agak berisiko untuk menampung Ahok sebagia anggota partai," pungkas dia.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pasukan Elite Indonesia Mulai Kembangkan Konsep Perang Kota

#Basuki Tjahaja Purnama #PDI Perjuangan #PSI #Pengamat Politik #Yunarto Wijaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Bagikan