Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Polusi udara dan kemacetan di Jakarta dinilai jadi persoalan yang tak terpecahkan hingga kini.
Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai, permasalahan polusi udara akibat lalu lintas dan angkutan jalan yang sekarang mencuat adalah hasil “ternak” pemerintah yang selama ini dilakukan.
Ketua Presidium ITW Edison Siahaan menuturkan, kendati sudah sejak lama diingatkan agar melakukan pembatasan jumlah kendaraan, namun kebijakan itu tak kunjung dilakukan.
Baca Juga:
Percepat Adopsi EV Massal, Solusi Atasi Polusi Udara
“Pemerintah tidak mampu atau gagal melaksanakan amanat Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang memberikan amanat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas),” ujar Edison di Jakarta, Rabu (16/8).
Menurut Edison, solusi yang ditawarkan pemerintah saat ini adalah wujud dari ketidakseriusan pemerintah.
Kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang hebat kemudian dibahas di tingkat kabinet, namun solusinya hanya WFH dan pembatasan gerak kendaraan.
“Sangat tidak seimbang hasil rapat dengan permasalahan. Seharusnya pemerintah memiliki solusi yang efektif dan permanen,” paparnya.
Baca Juga:
Puan Minta Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca Turunkan Polusi Udara
Apalagi, kondisi jalan yang tersedia kini tidak akan mampu menampung jumlah kendaraan yang populasinya tidak terkendali.
“Pemerintah harus menyiapkan transportasi umum aman dan nyaman serta menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga dapat menarik perhatian masyarakat lalu beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum,” imbuhnya.
Ia meyakini, tansportasi umum yang baik akan berdampak pada upaya penurunan tingkat kemacetan dan polusi udara. Sebagai contoh, transportasi umum di negara Singapura sangatlah aman dan nyaman.
“Tingkat tindakan kriminal yang rendah dan tingkat kebersihan yang tinggi menarik perhatian orang-orang, sehingga mau menggunakan transportasi umum,” terang Edison yang juga wartawan senior ini.
Selain itu, pemerintah harus berani menekan penjualan sekaligus pertumbuhan jumlah kendaraan baru, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.
“Upaya lain yang dapat dilakukan, seperti membuat persyaratan wajib memiliki garasi atau tempat parkir sebelum membeli kendaraan baru,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
Polusi Udara Jakarta Berbahaya, Anggota DPR Tuntut Pemerintah Bertanggung Jawab
