Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2020
Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Ilustrasi kegiataan OJK. (Foto: OJK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi daerah dengan mendatangi langsung pusat pertumbuhan ekonomi daerah seperti Bandung, Tegal, Semarang dan Solo, agar pelaku usaha untuk mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi ekonomi dan identifikasi percepatan akses stimulus.

"Kebijakan restrukturisasi kredit telah sangat membantu perbankan. Perbankan sedikit demi sedikit sudah mulai dibangun dengan adanya subsidi dan penjaminan kredit," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Ia menjelaskan jika perbankan yang memberikan kebijakan restrukturisasi masih belum bisa pulih, OJK akan terus membantu karena UMKM sudah ada platformnya.

Baca Juga:

Keuangan Sosial Syariah dan Filantropi untuk Pulihkan Indonesia dari COVID-19

Wimboh menjelaskan, sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Kita berharap Jabar menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi karena Jabar memiliki skala ekonomi besar dan pertumbuhan kreditnya di atas nasional yaitu 5 persen," katanya.

Ketua OJK
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Foto: Antara)

Mengenai industri manufaktur di Jabar yang menurun karena permintaan ekspor yang rendah, Wimboh mengatakan OJK bersama Pemerintah akan mencari jalan keluar agar produksi tetap bisa berjalan dengan mengandalkan permintaan domestik.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan sektor manufaktur terkontraksi paling dalam dampak pandemi. OJK, diharapkan memberikan masukan menggerakkan sektor non manufaktur tumbuh lebih cepat meski perkembangannya sudah positif dan menghidupkan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.

Wakil Ketua Kadin Jabar dan Ketua REI DPD Jabar Joko Suranto menjelaskan, dunia usaha di Jawa Barat, mengharapkan adanya kemudahan kredit tidak hanya dari bank BUMN tetapi juga perbankan swasta untuk alternatif pembiayaan.

"Pola komunikasi yang positif ini sangat kami sambut baik, karena kita merasa langsung ada monitoring dan tinjau ulang dari Pemerintah dalam hal ini OJK," katanya. (ARR)

Baca Juga:

Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta Diberi Bantuan Dorong Pemulihan Ekonomi

#OJK #Pemulihan Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Laporan masyarakat terus berdatangan dan menunjukkan banyak investor kehilangan dana, kesulitan menarik modal, hingga tidak memperoleh kejelasan atas hasil investasi mereka.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
OJK dan DSN-MUI Didesak Tuntaskan Kasus Dana Syariah
Indonesia
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melarang masyarakat untuk mengikuti gerakan “Gagal Bayar Pinjol”,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Menkeu Ingin Selesaikan Calon Debitur KPR Tak Lolol SLIK Akibat Pinjol, Segera Bertemu OJK
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Setelah Tangkap CEO Investree, Polisi Kejar Ceo Kresna Life dan Wanaartha Life
Pihaknya memastikan Polri terus menjalin komunikasi dengan para stakeholders di AS, mulai dari homeland security, U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE), hingga Federal Bureau of Investigation (FBI)
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Setelah Tangkap CEO Investree, Polisi Kejar Ceo Kresna Life dan Wanaartha Life
Indonesia
OJK dan Kepolisian Bawa Pulang Bos Investree Yang Gunakan Dana Rp 2,7 Triliun Masyarakat Dari Qatar
Selama tahap penyidikan, Yuliana mengatakan, tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
OJK dan Kepolisian Bawa Pulang Bos Investree Yang Gunakan Dana Rp 2,7 Triliun Masyarakat Dari Qatar
Indonesia
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak
Indonesia
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 masih berpotensi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yaitu sekitar 3 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah
Indonesia
Pemerintah Tempatkan Duit Rp 200 Triliun di Bank, Rasio Kredit Membaik
Penempatan dana pemerintah itu juga memperbaiki rasio kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio/LDR) perbankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Pemerintah Tempatkan Duit Rp 200 Triliun di Bank, Rasio Kredit Membaik
Bagikan