Kelompok Khilafah Disebut-sebut Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi

MerahPutih.com - Pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan suhu politik Indonesia semakin memanas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Hal ini bisa meemicu kekhawatiran dan dampak terhadap situasi politik hukum dan keamanan Indonesia. Menurut Karyono, yang harus diwaspadai adalah penumpang gelap yang ingin memperkeruh suasana.

Baca Juga

Pakar Intelijen Percaya Mahasiswa Bisa Dilobi Lancarkan Pelantikan Jokowi

"Mereka bisa saja melakukan provokasi untuk menimbulkan chaos sehingga menimbulkam instabilitasi politik dan keamanan," kata Karyono saat acara diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Ia melihat, kelompok ini anti demokrasi dan mengusung ideologi khilafah. "Mereka kelompok anti demokrasi. Yang menganggap kepolisian dan pemerintah itu thogut. Ini yang perlu diwaspadai," jelas Direktur Indonesia Public Institute ini," tegasnya.

Karyono beranggapan, mereka seperti memancing di air keruh. "Namanya mancing pasti dapat ikannya (keuntungan). Bisa saja ada sponsor dibalik itu. Kalau Jokowi digagalkan ada pemilu baru. Namun itu terlalu jauh kalau pelantikan presiden digagalkan," ujarnya.

Mereka juga kecewa dengan Pilpres 2019 lalu di mana hasilnya tak sesuai keinginan mereka. "Yang berpotensi mengacaukan situasi adalah kelompok anti demokrasi. Kalau pendukung kecewa itu biasa lah," ungkap Karyono.

Baca Juga

IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Ia mengatakan beberapa fenomena selama menjelang pelantikan presiden ada beberapa peristiwa yang diangggap sangat mengkhawatirkan yang diduga dapat mempengaruhi pelantikan presiden. Misalnya peristiwa Kerusuhan di Wamena, kemudian aksi menolak revisi dan terbaru adalah insiden penusukan Wiranto.

"Tetapi saya melihat, meskipun mempengaruhi pelantikan, tetapi peristiwa itu tidak memiliki korelasi dengan pelantikan. Saya melihatnya sejumlah peristiwa itu tidak memiliki tujuan Yang sama. Misalnya peristiwa Wamena dan aksi demonstrasi yang memiliki agenda dan tujuan yang berbeda-beda." kata Karyono.

Tetapi, dirinya tidak melihat ada indikator aksi tersebut diarahkan untuk menggagalkan pelantikan presiden. Ia menyimpulkan gerakan itu berdiri sendiri.

Baca Juga

Pelantikan Kepala Negara Mutlak Harus Sesuai Jadwal KPU

"Saya tidak yakin kalau ada kekuatan besar yang dapat menggagalkan pelantikan Jokowi." kata Karyono.

Menurut dia, jika ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan presiden maka gerakan tersebut bisa disebut sebagai gerakan inkonstitusional. (Knu)