Pelantikan Kepala Negara Mutlak Harus Sesuai Jadwal KPU

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 10 Oktober 2019
Pelantikan Kepala Negara Mutlak Harus Sesuai Jadwal KPU

Presiden dan Wapres Terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin (Antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan pemilihan umum, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mutlak harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Perlu kita sadari bersama sebagai warga negara Republik Indonesia, siapapun kita, dengan alasan apapun, pelantikan kepala negara harus dan mutlak dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU-RI," ujar Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/10).

Baca Juga

IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Hal tersebut diutarakan Emrus setelah melihat perkembangan situasi terakhir. Di mana disinyalir terdapat upaya untuk mengganggu atau bahkan membatalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh pihak-pihak tertentu, berkaca dari unjuk rasa yang berujung kericuhan di beberapa tempat di Tanah Air.

Joko Widodo (tengah) dan K.H. Ma'ruf Amin (kanan) di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (antaranews)

Emrus menegaskan bahwa pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga tidak boleh ada upaya dari pihak manapun untuk mengganggu, apalagi membatalkan pelantikan dengan alasan apapun.

Oleh karena itu guna menjaga situasi tetap kondusif jelang pelaksanaan pelantikan kepala negara dan pemerintah, Emrus menyarankan agar para pihak menahan diri, sembari menghentikan perbincangan tentang kemungkinan adanya gangguan dan upaya pembatalan pelantikan tersebut.

Baca Juga

Polri Waspadai Serangan Teror Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Biarlah aspek pengamanan dari semua tahapan pelaksanaan pelantikan kita percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang menjadi tupoksi mereka," ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu. (*)

#Jokowi-Ma'ruf Amin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Salah satu yang menarik dari survei nasional ini adalah 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang menetapkan pilihannya ke Ganjar Pranowo
Andika Pratama - Senin, 15 Mei 2023
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," imbuhnya.
Andika Pratama - Jumat, 21 Oktober 2022
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan