Kelas Menengah Indonesia Diklaim Terus Meningkat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Mei 2022
Kelas Menengah Indonesia Diklaim Terus Meningkat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartodi Davos, Swiss, Selasa (25/5/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memperluas peluang kerjasama dengan swasta untuk memanfaatkan bonus demografi, antara lain dengan salah satu perusahaan Amerika, yang telah memiliki jumlah konsumen cukup besar di Indonesia.

Saat ini, kelas menengah Indonesia terus meningkat dari hanya 7 persen dari total populasi atau setara 14,1 juta orang di 2002 menjadi 57,3 juta orang pada 2019.

Baca Juga:

Punya Bonus Demografi, Indonesia Tetap Kesulitan Cari Talenta Digital

"Angka tersebut juga diprediksi masih akan terus meningkat mengingat demographic dividend atau bonus demografi yang akan dilalui Indonesia pada 2045 mendatang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan CEO Coca Cola James Quincey, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis,26 Mei 2022.

Airlangga menyampaikan, saat ini Indonesia telah melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja untuk memudahkan calon investor membangun usahanya di Indonesia, salah satunya melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko (OSS).

Pemerintah juga membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi pergudangan, distribusi, teknologi informasi, dan sumber daya manusia, serta menawarkan insentif pajak di kawasan untuk mendorong investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartodi Davos, Swiss, Selasa (25/5/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartodi Davos, Swiss, Selasa (25/5/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

"Hal itu menjadikan Indonesia bukan hanya menarik dari segi pemasaran karena demografi yang muda dan produktif, tetapi juga karena infrastruktur pendukung yang semakin siap dalam mempermudah operasional perusahaan di Indonesia," imbuhnya.

Airlangga turut menyampaikan pandangannya agar perusahaan Coca Cola dapat melakukan diversifikasi usaha dengan bahan baku buah kelapa, mengingat Indonesia memiliki lahan kelapa yang luas dan menghasilkan banyak buah.


"Di sisi lain, diversifikasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa yang mayoritas adalah pekebun kecil atau smallholder farmer, dan memberikan multiplier effect yang besar," katanya.

Ia menegaskan, Indonesia merupakan pasar dan hub potensial bagi Coca Cola di regional Asia Tenggara.

"Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan negara dengan populasi terbanyak di kawasan Asia Tenggara," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Hadiri Munas II Himpuni, Menko PMK Muhadjir Singgung Kunci Hadapi Bonus Demografi

#Bonus Demografi #Kemenko Perekonomian #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Pemerintah menyebut TPT Indonesia mencapai 4,65 persen pada 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, disertai dorongan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Bagikan