Kelas Menengah Indonesia Diklaim Terus Meningkat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 26 Mei 2022
Kelas Menengah Indonesia Diklaim Terus Meningkat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartodi Davos, Swiss, Selasa (25/5/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memperluas peluang kerjasama dengan swasta untuk memanfaatkan bonus demografi, antara lain dengan salah satu perusahaan Amerika, yang telah memiliki jumlah konsumen cukup besar di Indonesia.

Saat ini, kelas menengah Indonesia terus meningkat dari hanya 7 persen dari total populasi atau setara 14,1 juta orang di 2002 menjadi 57,3 juta orang pada 2019.

Baca Juga:

Punya Bonus Demografi, Indonesia Tetap Kesulitan Cari Talenta Digital

"Angka tersebut juga diprediksi masih akan terus meningkat mengingat demographic dividend atau bonus demografi yang akan dilalui Indonesia pada 2045 mendatang," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan CEO Coca Cola James Quincey, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis,26 Mei 2022.

Airlangga menyampaikan, saat ini Indonesia telah melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja untuk memudahkan calon investor membangun usahanya di Indonesia, salah satunya melalui mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko (OSS).

Pemerintah juga membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang meliputi pergudangan, distribusi, teknologi informasi, dan sumber daya manusia, serta menawarkan insentif pajak di kawasan untuk mendorong investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartodi Davos, Swiss, Selasa (25/5/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartodi Davos, Swiss, Selasa (25/5/2022). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

"Hal itu menjadikan Indonesia bukan hanya menarik dari segi pemasaran karena demografi yang muda dan produktif, tetapi juga karena infrastruktur pendukung yang semakin siap dalam mempermudah operasional perusahaan di Indonesia," imbuhnya.

Airlangga turut menyampaikan pandangannya agar perusahaan Coca Cola dapat melakukan diversifikasi usaha dengan bahan baku buah kelapa, mengingat Indonesia memiliki lahan kelapa yang luas dan menghasilkan banyak buah.


"Di sisi lain, diversifikasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun kelapa yang mayoritas adalah pekebun kecil atau smallholder farmer, dan memberikan multiplier effect yang besar," katanya.

Ia menegaskan, Indonesia merupakan pasar dan hub potensial bagi Coca Cola di regional Asia Tenggara.

"Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan negara dengan populasi terbanyak di kawasan Asia Tenggara," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Hadiri Munas II Himpuni, Menko PMK Muhadjir Singgung Kunci Hadapi Bonus Demografi

#Bonus Demografi #Kemenko Perekonomian #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan