Kelanjutan Program Kartu Prakerja Tunggu Pemerintahan Mendatang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 Desember 2023
Kelanjutan Program Kartu Prakerja Tunggu Pemerintahan Mendatang

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menemui Alumni Pra Kerja di Ono Solo Resto, Kota Solo, Selasa (5/12). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan anggaran di APBN 2024.

“Program Kartu Prakerja tahun 2024 sudah dianggarkan, sehingga tentunya nanti kita akan lihat kelanjutan dari Kartu Prakerja ini,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Temu Alumni Prakerja di Ono Solo Resto, Kota Solo, Selasa (5/12).

Ia mengatakan, Kartu Prakerja sebagian besar dibiayai oleh pemerintah dan merupakan agenda tahunan. Hanya saja, untuk kelanjutan di tahun berikutnya menunggu pemerintahan selanjutnya yang terbentuk setelah Pemilu 2024.

Baca Juga:

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 62 Telah Dibuka, Ini Cara Daftarnya

“Tunggu Pemilu dulu, tentu (untuk program) pemerintahan ke depan (2025) tergantung pembahasan anggaran di 2024,” kata dia.

Airlangga mengatakan, jika berdasarkan testimoni banyak alumni, Program Kartu Prakerja diakui membawa manfaat bagi para peserta atau penerima manfaat. Apalagi, saat ini program tersebut sudah mulai berjalan untuk sistem offline-nya.

“Mereka mendapatkan manfaat dari Kartu Prakerja dan Kartu Prakerja sekarang sudah dinikmati lebih dari 17 juta penerima manfaat. Kita juga sudah mula sistem offline, itu sudah lebih dari 1 juta penerima manfaat,” kata Airlangga.

Baca Juga:

Uang Bantuan Kartu Prakerja Naik Jadi Rp 4,2 Juta

Ia menambahkan, program Kartu Prakerja dibutuhkan untuk menyesuaikan antara pendidikan dengan lapangan kerja melalui retraining dan reskilling yang oleh beberapa negara kedua hal ini sudah masuk di kementerian-kementerian sebagai long life learning. Karena selama ini, khususnya di Indonesia, memang terjadi kesenjangan antara pendidikan formal dengan dunia kerja.

“Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak ada kesesuaian. Jadi kita mau mengikuti kebutuhan pekerjaan masa mendatang, apalagi kita masuk era digitalisasi, dengan pelatihan sebagai jembatan mengurangi kesenjangan antara pendidikan formal dengan sektor lapangan kerja,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kartu Prakerja Bikin Alumni Jadi Lebih Produktif

#Airlangga Hartarto #Kartu Prakerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan