Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Aktivis HAM dan Antikorupsi Haris Azhar menyatakan kekecewaannya terhadap komitmen pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi masalah korupsi di republik ini.
Salah satu kekecewaan Haris, berangkat dari teror penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang hingga kini belum menemui titik terang.
"Sekadar catatan, Novel bukan orang pertama yang diserang. Banyak juga pegawai KPK atau seperti barang bukti dirusak dicolong. Jadi, bukan hanya kepada subjek saja," kata Haris dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12).
Menurut dia, dalam kurun waktu tiga tahun Jokowi memimpin Indonesia sudah bisa dijadikan tolok ukur baginya menilai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam pemberantasan korupsi.
Terlebih, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki tahun politik. Pada Pilkada 2018 nanti, kata Haris, akan ada ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan persiapan menjelang Pemilu di 2019 mendatang.
Karena itu, Haris memprediksi konsentrasi pemerintah dalam hal apa pun, termasuk pemberantasan korupsi tak akan maksimal di dua tahun sisa pemerintahan Jokowi.
"Tiga tahun sudah Jokowi jadi presiden, menurut saya sudah cukup kalau terpilih lagi, ya, bakal sama lagi kayak tahun ini. Sudah tidak ada keefektifan untuk membangun komitmen baru," tandasnya.
Dengan kondisi demikian, lanjut mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ini bukan tak mungkin akan semakin marak terjadi praktik-praktik korupsi.
"Kalau kondisinya seperti ini, apakah akan banyak terjadi korupsi? Itu sangat mungkin sekali kita akan banyak musibah hukum dan kerugian," pungkasnya. (Pon)
