Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru dalam Kasus Impor Gula yang Jerat Tom Lembong

MerahPutih.com - Kasus impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas (Tom) Lembong memasuki babar baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja menetapkan sejumlah tersangka baru.

"Jampidsus telah mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan sembilan orang tersangka sebagai berikut," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Senin (20/1).

Sembilan tersangka baru di kasus tersebut yakni TWN Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur Utama PT AF, AS selaku Direktur Utama PT SUJ, dan IS selaku Direktur Utama PT MSI.

Selain itu, TSEP Direktur PT MT, HAT selaku Direktur Utama PT DSI, ASB Direktur Utama PT KTM, HFH Direktur utama PT BMM, dan IS selaku Direktur PT PDSU.

Abdul menjelaskan, masing-masing tersangka mempunyai peran berbeda. Mulai dari mengajukan izin impor saat Indonesia surplus gula hingga melakukan pengadaan gula kristal mentah.

Baca juga:

Puluhan Orang Terseret Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Libatkan Tom Lembong

"Pemberian persetujuan impor juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," ungkap dia.

Akibatnya, sembilan pihak swasta yang jadi tersangka tersebut memperoleh keuntungan akibat kebijakan yang dilakukan Tom Lembong.

"Menerbitkan kerugian keuangan negara," kata Abdul.

Abdul mengatakan dari sembilan tersangka, tujuh orang dilakukan penahanan rutan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara dua tersangka telah dilakukan pemanggilan, tapi tidak hadir.

Sembilan tersangka dikenai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana dan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020.

Baca juga:

PN Jaksel Tolak Praperadilan Tom Lembong dalam Kasus Korupsi Impor Gula

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara. (Knu)