Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang sebesar Rp 11,8 triliun dari terdakwa korporasi PT Wilmar Group terkait perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya pada tahun 2022.
Uang triliunan rupiah itu disita dari lima terdakwa korporasi yang tergabung dalam PT Wilmar Group. Kelima perusahaan itu adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
“Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain (RPL) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri,” kata Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Sutikno dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/6).
Baca juga:
Menurut Sutikno, negara mengalami kerugian dalam tiga bentuk akibat perbuatan para terdakwa korporasi, yaitu kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara yang seluruhnya sebesar Rp11.880.351.802.619,00.
"Kerugian berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM)," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kejagung juga merinci detail uang yang disita dari masing-masing pihak:
- PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp 3.997.042.917.832,42 (Rp 3,9 triliun)
- PT Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp 39.756.429.964,94 (Rp 39 miliar)
- PT Sinar Alam Permai sebesar Rp 483.961.045.417,33 (Rp 483 miliar)
- PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp 57.303.038.077,64 (Rp 57 miliar)
- PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp 7.302.288.371.326,78. (Rp 7.3 triliun)
