Kedekatan Yusril dengan Jokowi Buat Gerindra 'Kebakaran Jenggot'

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 02 Desember 2018
Kedekatan Yusril dengan Jokowi Buat Gerindra 'Kebakaran Jenggot'

Presiden Jokowi dan Yusril di Istana Bogor, Jumat (30/11). Foto: Twitter/@jokowi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Bulan Bintang (PBB) menilai petinggi Partai Gerindra 'kebakaran jenggot' melihat manuver Ketua Umum partai itu, Yusril Ihza Mahendra yang dekat dengan calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo.

"Bang Yusril temui Presiden Jokowi sebagai 'lawyer' (pengacara).Kanapa Gerindra yang 'kebakaran jenggot' dan makin jago menjadi tukang klaim," kata Wakil Sekjen PBB Bidang Komunikasi dan Opini Publik, Solihin Pure dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (2/12)

Solihin Pure mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Gerindra yang juga anggota Timses Prabowo-Sandi, Andre Rosiade yang menyatakan bahwa Yusril mendukung Jokowi-Maruf padahal Kader PBB di akar rumput akan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Menurut dia, sangat tidak pantas, Andre menggiring opini di publik bahwa Yusril dan DPP PBB dukung Jokowi, sementara kader dan caleg PBB di akar rumput mendukung Prabowo.

"Belum juga PBB tentukan arah dukungan di Pilpres kok Gerindra sudah mulai 'gergaji' PBB dan Yusril, apa panik ya menyaksikan manuver ketua umum PBB bang Yusril? Hehe," katanya

Menurut Solihin, PBB adalah partai Islam yang sangat demokratis dan Yusril sebagai ketua umum telah ditetapkan sebagai capres dari PBB

"Jika tidak bisa maju capres, maka kewenangan itu sepenuhnya diserahkan ke Bang Yusril sebagai Ketum untuk menentukan arah kebijakan partai terkait dengan dukungan capres," jelasnya

Sebelum mengambilkan keputusan, terlebih dahulu DPP meminta pertimbangan dan masukan dari Majelis Syuro PBB. Namun, Yusril sebagai ketua umum tetap meminta masukan dari DPW dan DPC PBB se-Indonesia sebagai pertimbangan untuk menentukan arah dukungan PBB di Pilpres.

"Bang Yusril ini bukan tipe Ketua Umum Partai yang arogan dan otoriter, walaupun dia telah diberikan wewenang penuh tapi dia tetap meminta saran dan masukan dari pengurus partai. Saran dan masukan itu yang baru akan diputuskan setelah PBB menggelar rakornas pada Januari 2019," papar Solihin.

Nanti setelah diputuskan, maka dirinya yakin kader PBB di akar rumput akan patuh dengan putusan DPP dan Yusril, apakah mendukung Jokowi ataukah Prabowo ataupun sebaliknya tidak mendukung keduanya.

Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu Yusril Ihza Mahendra. (Foto: BPMI)

Ia menambahkan, kalau ada kader yang berbeda padangan merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah organisasi partai politik. DPP tentu akan menghargai dan tidak akan serta merta memecat kader partai yang tak sejalan dengan putusan DPP.

"Karena tujuan utama PBB adalah lolos parlemen dan memiliki perwakilan di DPR RI, terpenuhinya anggota DPRD Provinsi dan kab dan kota di seluruh Indonesia," demikian Solihin Pure. (*)

#Partai Bulan Bintang #Partai Gerindra #Yusril Ihza Mahendra #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan