Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 23 Juli 2020
Kebut RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Pancing Amarah dan Rasa Curiga Rakyat

Ilustrasi rapat DPR. (Foto: dpr,go.id).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai pembahasan RUU Ciptaker di tengah reses memicu perdebatan publik. Sebab, ada kasus yang sangat urgent untuk dibahas.

Ia mencontohkan persoalan Djoko Tjandra yang seharusnya mendapat prioritas mengingat sudah mengobrak-abrik lembaga kepolisian dan peradilan.

Baca Juga

Bahas RUU Ciptaker Saat Reses, DPR Diduga Sengaja Lindungi Djoko Tjandra

"Supaya tidak menimbulkan dugaan yang macam-macam dari publik, pembahasan RUU Ciptaker sebaiknya dibahas setelah reses. Sehingga RUU dan kasus Djoko Tjandra juga bisa dibahas;" kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (23/7).

Agenda rapat baleg
Agenda rapat baleg. (Foto: dpr.go.id).

Wempy menyebut, sangat tidak etis kalau RUU Ciptaker dibahas sementara kasus Djoko Tjandra tidak dibahas. Keduanya ada semacam pilah pilih terhadap pembahasan di DPR RI. Oleh karena itu, DPR RI mesti mesti jujur dan adil menjalankan tugasnya.

"Kasus Djoko Tjandra sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari DPR RI," sebut Direktur Indo Polling Network ini.

Wempy curiga, kalau RUU terus dibahas, maka bisa menimbulkan persepsi di publik bahwa DPR terkesan pilih-pilih dalam membahas berbagai RUU.

Baca Juga

Saat Reses, DPR Kebut Bahas RUU Ciptaker

"Sebaiknya DPR juga memberikan perhatian serius terhadap kasus Djoko Tjandra," terang pria asal Manggarai, NTT ini. (Knu)

#Djoko Tjandra #RUU Cipta Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
KPK Sebut Ada Aliran Uang dari Djoko Tjandra ke Harun Masiku
Penyidik KPK telah memeriksa Djoko Tjandra sebagai saksi kasus suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 April 2025
KPK Sebut Ada Aliran Uang dari Djoko Tjandra ke Harun Masiku
Indonesia
KPK Sebut Djoko Tjandra Bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur
KPK menyebut Djoko Tjandra bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal itu membuat dirinya dipanggil penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap PAW Anggota DPR 2019-2024.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
KPK Sebut Djoko Tjandra Bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur
Indonesia
Selesai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Ngaku Tak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto
Djoko Tjandra selesai diperiksa KPK pada Rabu (9/4). Ia mengaku tak mengenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto.
Soffi Amira - Rabu, 09 April 2025
Selesai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Ngaku Tak Kenal Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto
Indonesia
KPK Periksa Pengusaha Djoko Tjandra di Kasus Harun Masiku
Djoko Tjandra adalah terpidana korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali. Ia juga pernah divonis 4,5 tahun penjara lantaran terbukti menyuap Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 April 2025
KPK Periksa Pengusaha Djoko Tjandra di Kasus Harun Masiku
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
PKS Sayangkan Aktivis Buruh yang Tolak UU Cipta Kerja Tapi Dukung Ganjar
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap aktivis buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
PKS Sayangkan Aktivis Buruh yang Tolak UU Cipta Kerja Tapi Dukung Ganjar
Indonesia
Perppu Cipta Kerja Dinilai Untuk Gugurkan Putusan MK
Saleh menilai pemerintah perlu menjelaskan apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Januari 2023
Perppu Cipta Kerja Dinilai Untuk Gugurkan Putusan MK
Bagikan