Kebijakan Satu Peta Perlu Masuk Program Prioritas Nasional

MerahPutih Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong agar program kebijakan satu peta masuk dalam program prioritas nasional. Hal tersebut agar program kebijakan satu peta tidak terkendala anggaran di beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy. Menurutnya, kebijakan ini sangat penting karena ada kaitannya dengan program pencegahan kebakaran hutan.

"Kebijakan satu peta ini erat kaitannya dengan efektivitas program pencegahan kebakaran hutan. Sekarang pendekatannya sedang dirancang BIG (Badan Informasi Geospasial)", ungkap Darmin pada siaran pers terkait Rapat Pembahasan Kemajuan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, di Jakarta, Jumat (10/6).

Hadir dalam rakor antara lain Menteri PPN/KepalaBappenas Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Kepala Badan Informasi Geospasial Priyadi Kardono, dan para pejabat tinggi kementerian/lembaga terkait.

Darmin menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan satu peta diprioritaskan di wilayah Pulau Kalimantan.

"Jadi KSP (kebijakan satu peta) ini antara lain untuk mengefektifkan program pencegahan kebakaran hutan," lanjut Darmin.

Menurut Darmin, peta tersebut akan menunjukkan desa-desa yang rawan atau potensial kebakaran. Meskipun hingga saat ini masih ada ketidaksesuaian antara data administrasi dengan data faktual di lapangan.

"Ada sejumlah desa yang namanya berubah, ada yang nama desa itu ternyata desa lain. Jadi masih banyak persoalan dalam peta ini," kata Darmin.

Upaya percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta juga masih terkendala dengan minimnya anggaran di beberapa kementerian/lembaga. Oleh karena itu, Darmin meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar kebijakan ini dimasukkan ke program prioritas nasional.

"Kalau dilihat dari segi keuangan, anggaran untuk kebijakan ini kecil tapi urgensi prioritas tinggi karena kita tidak bisa menyiapkan pencegahan kebakaran hutan kalau ini tidak dimulai," kata Darmin.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah menargetkan penyelesaian satu peta untuk wilayah Kalimantan akan rampung tahun ini. Disusul dengan Provinsi Sulawesi dan Sumatera tahun depan, serta penyelesaian keseluruhan pada tahun 2019. (Abi)

BACA JUGA:

1. Presiden Jokowi Terus Imbau Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi
2. Jokowi Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi
3. Miliki Potensi Ekonomi Cukup Besar, Agri Industri Kelapa Mulai Digarap
4. Tuntutan Ekonomi Alasan Yudi Berkeliling Memakai Kostum Iron Man
5. Pemicu Terorisme dan Radikalisme Bukan Faktor Ekonomi dan Kemiskinan