Fadhli 
MerahPutih Eropa - Menanggapi tenggelamnya kapal imigran di Mediterania, Uni Eropa telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai migran. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi dan mengendalikan para imigran gelap.
Sebelumnya Uni Eropa telah dikritik atas lingkup kerja Triton, sebuah badan penyelamatan Uni Eropa (UE). Lembaga ini dinilai telah melampaui kewenangannya hingga menggantikan wilayah operasi Italia pada akhir tahun lalu.
Diberitakan oleh BBC, rencana untuk menghancurkan kapal-orang-penyelundup akan membutuhkan mandat militer sipil yang ditandatangani oleh Dewan Eropa.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Uni Eropa telah menetapkan paket kebijakan untuk mencoba meredakan krisis perahu migran di lautan Mediterania. Poin-poin kebijakan itu antara lain:
- Pengolahan bersama aplikasi suaka. Harus sudah tertangani dalam waktu dua bulan sejak keberadaan para imogran diajukan.
- Merekam sidik jari dan pencatatan semua data para imigran.
- An EU pilot project on migrant resettlement - this would be voluntary
Membuat sebuah proyek percontohan Uni Eropa pada pemukiman migran.Ini akan membutuhkan sukarelawan. - Penawaran paket perjalanan kembali ke negara asalnya.
- Memberlakukan petugas penghubung imigrasi di negara-negara kunci.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, menekankan perlunya tindakan di Libya, di mana tidak ada entitas negara untuk mengontrol perbatasan.
Baca juga:
Inggris Dihantui Gempa Bumi Dahsyat
Buzim, 'Kota Kembar' di Bosnia
Protes Pada Paus, Turki Tarik Duta Besar untuk Vatikan
Paus Fransiskus Sadar Kata ‘Genosida’ Singgung Turki
Reaksi Keras Uni Eropa atas Kapal Imigran Tenggelam di Libya
