Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menegaskan tolak ukur kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk kinerja pemberantasan korupsi.
"Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan," kata Jokowi di Sidang Tahunan DPR/MPR/DPD, di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Baca Juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Dinilai Runtuhkan Dinding Perbedaan
Menurut Jokowi, penegakan hukum harus diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa dicegah termasuk potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.
"Ini perlu kita garis bawahi," ungkap Jokowi yang mengenakan baju Sasak khas daerah NTB ini.
Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun. Demikian pula ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.
Baca Juga: Jokowi: Hilangkan Ego Sektoral dan Perkuat Terobosan
Jokowi juga menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan prosedur ketat.
"Tetapi tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan," sebut Jokowi. (Knu)
