Keberangkatan 26 Ribu Jemaah Umrah di Jatim Masih Tertunda

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Maret 2022
Keberangkatan 26 Ribu Jemaah Umrah di Jatim Masih Tertunda

Makkah. (Haramain TV)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masyarakat Surabaya Jawa Timur, yang akan berangkat umrah ke Tanah Suci, tidak lagi harus terbang terlebih dahulu ke Jakarta, lalu melanjutkan ke Arab Saudi.

Kini, embarkasi Surabaya bisa langsung dari Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur tanpa harus ke Soekarno-Hatta, Tangerang Banten.

Baca Juga:

Penghapusan PCR dan Karantina Arab Saudi Bawa Angin Segar bagi Jemaah Haji-Umrah

Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia (Amphuri) Jawa Timur HM Sufyan Arif mengatakan, ada 87 travel anggota Amphuri sudah siap memberangkatkan jemaah dari Bandara Juanda.

"Menurut catatan Amphuri Jatim, total ada 26 ribu jemaah tunda dan jemaah baru terdaftar yang belum berangkat hingga 28 Februari 2022. Mudah-mudahan pertengahan bulan Maret ini jemaah umroh tersebut bisa berangkat dari Jakarta," tandas Sufyan saat dikonfirmasi, Selasa (8/3).

Dari rencana jadwal penerbangan, Amphuri Jatim akan memberangkatkan jemaah pada 15 Maret mendatang, dengan total 45 sampai 90 jemaah.

Ia mengatakan, ada beberapa kendala untuk pemberangkatan umroh, terutama jemaah tidak ingin menambah biaya untuk karantina. Sehingga, agar bisa tertangani dengan baik maka pihaknya menerima jemaah baru yang siap diberangkatkan.

"Ya mau bagaimana lagi, pihak travel harus pandai menyampaikan pada jemaah mulai dari awal mengenai biaya, karantina dan faktor terjelek jika positif COVID-19 saat perjalanan. Itu bertujuan agar semua siap baik fisik maupun mentalnya" papar Sufyan.

Terlait lokasi karantina, pihaknya sudah menggandeng Gugus Tugas Jatim. Ada sebanyak 61 hotel sudah terassesmen yang layak dijadikan tempat karantina.

"Langkah ini dilakukan sebab keberangkatan dan kepulangan, jemaah tidak boleh dikarantina di satu hotel yang sama. Jelang berangkat jemaah dikarantina satu hari, lalu pulang tiga hari dan tidak boleh dalam satu hotel," tuturnya.

Selain itu, jika ada jemaah yang positif sebelum berangkat, maka akan dilindungi oleh asuransi.

"Pihak asuransi akan siap meng-cover biaya yang tidak bisa direfund dan direscedule. Berbeda kalau tiket itu masih bisa direscedule," katanya. (Andika Eldon/ Jawa Timur)

#Biro Umrah #Perjalanan Umroh #Ibadah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
KPK mendalami proses penjualan kuota haji tersebut untuk penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara
Indonesia
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Dari total BPIH 2025, sebesar Rp55.431.750,78 dibayar langsung oleh jamaah (Bipih), sementara sisanya sebesar Rp33.978.508,01 ditanggung oleh nilai manfaat dana haji
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Bagikan