Keberangkatan 26 Ribu Jemaah Umrah di Jatim Masih Tertunda


Makkah. (Haramain TV)
MerahPutih.com - Masyarakat Surabaya Jawa Timur, yang akan berangkat umrah ke Tanah Suci, tidak lagi harus terbang terlebih dahulu ke Jakarta, lalu melanjutkan ke Arab Saudi.
Kini, embarkasi Surabaya bisa langsung dari Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur tanpa harus ke Soekarno-Hatta, Tangerang Banten.
Baca Juga:
Penghapusan PCR dan Karantina Arab Saudi Bawa Angin Segar bagi Jemaah Haji-Umrah
Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umroh Republik Indonesia (Amphuri) Jawa Timur HM Sufyan Arif mengatakan, ada 87 travel anggota Amphuri sudah siap memberangkatkan jemaah dari Bandara Juanda.
"Menurut catatan Amphuri Jatim, total ada 26 ribu jemaah tunda dan jemaah baru terdaftar yang belum berangkat hingga 28 Februari 2022. Mudah-mudahan pertengahan bulan Maret ini jemaah umroh tersebut bisa berangkat dari Jakarta," tandas Sufyan saat dikonfirmasi, Selasa (8/3).
Dari rencana jadwal penerbangan, Amphuri Jatim akan memberangkatkan jemaah pada 15 Maret mendatang, dengan total 45 sampai 90 jemaah.
Ia mengatakan, ada beberapa kendala untuk pemberangkatan umroh, terutama jemaah tidak ingin menambah biaya untuk karantina. Sehingga, agar bisa tertangani dengan baik maka pihaknya menerima jemaah baru yang siap diberangkatkan.
"Ya mau bagaimana lagi, pihak travel harus pandai menyampaikan pada jemaah mulai dari awal mengenai biaya, karantina dan faktor terjelek jika positif COVID-19 saat perjalanan. Itu bertujuan agar semua siap baik fisik maupun mentalnya" papar Sufyan.
Terlait lokasi karantina, pihaknya sudah menggandeng Gugus Tugas Jatim. Ada sebanyak 61 hotel sudah terassesmen yang layak dijadikan tempat karantina.
"Langkah ini dilakukan sebab keberangkatan dan kepulangan, jemaah tidak boleh dikarantina di satu hotel yang sama. Jelang berangkat jemaah dikarantina satu hari, lalu pulang tiga hari dan tidak boleh dalam satu hotel," tuturnya.
Selain itu, jika ada jemaah yang positif sebelum berangkat, maka akan dilindungi oleh asuransi.
"Pihak asuransi akan siap meng-cover biaya yang tidak bisa direfund dan direscedule. Berbeda kalau tiket itu masih bisa direscedule," katanya. (Andika Eldon/ Jawa Timur)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum

KPK Temukan Praktik Jualan Beli Kuota Haji Antar Penyelenggara

Angin Segar untuk Calon Jamaah! Pemerintah Tengah Perjuangkan Haji Murah,

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
