Keberadaan 2 Orang ini Sebabkan PDIP Berat Gabung Koalisi Prabowo

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 Oktober 2024
Keberadaan 2 Orang ini Sebabkan PDIP Berat Gabung Koalisi Prabowo

Pengamat politik Jerry Massie. (Foto: dok. Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto belum ada tanda-tanda PDI Perjuangan (PDIP) akan bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan kelak.

Pengamat dan pakar Politik Jerry Massie menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sulit bergabung dengan Koalisi Prabowo.

Pertama, kata Jerry faktor keberadaan Presiden keenam Soesilo Bambang Yudhoyono di dalam koalisi Prabowo. Menurut Jerry, perseteruan SBY dan Mega terbilang cukup lama.

Yakni sejak mantan Ketum Demokrat itu naik tahta sebagai presiden selama 10 tahun mengalahkan Megawati yang notabene saat itu berstatus perahana.

“Dengan tidak adanya kedekatan SBY dan Prabowo saat ini maka bisa membuyarkan asa beralih haluan mendukung Prabowo,” kata Jerry di Jakarta, Sabtu (19/10).

Baca juga:

PDIP Diminta tak Masuk Koalisi Prabowo, Pihak yang Kalah Harus di Luar Pemerintahan

Selain itu, tambah Jerry, faktor Presiden Joko Widodo juga mempengaruhi keengganan Megawati untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Menurut dia, faktor Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi, menjadi pemicu renggangnya hubungan Mega dengan eks kadernya itu.

“Bukti konkritnya, Jokowi tak berkenjung ke kediaman Megawati. Padahal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan saat HUT PDIP justru Jokowi berkunjung ke luar negeri,” tuturnya.

Baca juga:

Deddy Sitorus Sebut Budi Gunawan Bukan Kader PDIP

Faktor lain adalah kekecewaan kader PDI-P kepada Jokowi yang dianggap tak sejalan dengan partai saat Pilpres 2024 lalu.

“Mereka (kader PDI-P) menolak PDIP bergabung dengan Prabowo-Gibran. Barangkali mereka masih marah dengan keputusan Jokowi tak mendukung jagoan mereka (mantan Capres Ganjar Pranowo),” pungkasnya. (Knu)

#PDIP #Koalisi Prabowo
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan