Mula Akmal
MerahPutih.com - Jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal hitungan hari. Anies sudah harus pergi dari Balai Kota DKI atau lengser jadi orang nomor satu di Jakarta per 17 Oktober 2022.
Anies sendiri diamanatkan memimpin DKI selama 5 tahun dari periode 17 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022.
Baca Juga:
Drainase DKI Dicap Buruk, Anies Berdalih Curah Hujan di Atas 100 mm Pasti Luber
Duduknya Anies dikursi nomor satu DKI, berkat kemenangan Pilkada DKI melawan pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni atau Mpok Sylvi.
Pada 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diusung oleh koalisi 3 partai yaitu PKS, Partai Gerindra dan PAN.
Dalam 5 tahun perjalanannya, Anies memiliki massa pendukung baik itu dari lingkaran fraksi maupun organisasi masyarakat (ormas) ataupun elemen masyarakat lainnya.
Fraksi dari partai pengusung seperti PKS dan Partai Gerindra tentu menjadi pembela Gubernur selama 5 tahun ini. Sedangkan, fraksi lainnya hanya menjadi oposisi dalam kebijakan tertentu. Kecuali, PDIP dan PSI yang menjadi oposisi di setiap kebijakan yang dilahirkan Anies.
Yang paling mencolok ialah terkait Formula E, dimana hanya PDIP dan PSI yang sangat melawan digelarnya ajang balap tersebut.
Hal tersebut sangat nampak pada saat Gubernur DKI menggelar pertemuan dengan para pimpinan fraksi DPRD DKI Jakarta di rumah dinas Gubernur. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah isu interpelasi terkait Formula E di yang tengah berproses di Dewan Kebon Sirih.
Pertemuan itu dibenarkan oleh sejumlah anggota DPRD yang hadir. Namun dari sembilan fraksi di DPRD DKI, hanya tujuh fraksi yang terlihat dalam pertemuan tersebut.
Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, dua fraksi yang tidak hadir adalah PDI Perjuangan dan PSI.
Dua fraksi tersebut diketahui merupakan pengusul hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E.
"Betul PSI dan PDIP tidak hadir," kata Jupiter kepada wartawan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Desie Christyana mengatakan, pertemuan membahas banyak hal, termasuk soal Formula E.
"Membahas itu juga karena memang kan hot issue-nya Formula E, kita juga menanyakan itu kan. Daripada kita harus interpelasi, kenapa tidak ya duduk bareng begitu?" kata Desie saat dihubungi.
Baca Juga:
Gubernur Anies Imbau Warga Jakarta Mereduksi Sampah Rumah Tangga
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi antara eksekutif dan legislatif. Riza turut hadir pada malam itu.
"Pertemuan biasa saja, silaturahmi. Kami bersama dengan anggota DPRD kebetulan ada tujuh fraksi diskusi ringan, sambil makan malam membahas beberapa hal," kata Riza.
Ia tidak menampik bahwa salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal Formula E.
"Iya, ada disinggung isu Formula E," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya resmi mengajukan surat usulan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta soal gelaran Formula E.
Tidak hanya soal itu, setiap kebijakan atau program Gubernur DKI Jakarta juga tidak henti mendapat serangan yang tajam.
Argumen yang mereka bangun adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak peka terhadap penderitaan rakyat yang sedang diterpa badai pandemi COVID-19.
Anies dinilai lebih mementingkan Formula E daripada kesejahteraan warga DKI Jakarta. Dan pada ujunganya mereka pun mengajukan hak interpelasi Formula E.
Namun, penolakan tersebut tidak membuahkan hasil. Pemerintah Pusat malah memberikan izin penyelenggaran Formula E Jakarta pada tahun 2022 dengan lokasi di sirkuit Ancol, Jakarta Utara.
Oposisi sejati
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan opisisi sejati Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Namun, dari kedua partai tersebut PSI lah, yang tidak pernah henti menghujamkan serangan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.
Tidak hanya menyerang dalam hal kebijakan, PSI melalui Ketua Umumnya Giring Ganesha menyerang secara personal Anies Baswedan dengan menuding sebagai pembohong.
Tercatat sudah dua kali Giring Ganesha menuding Anies sebagai pembohong. Pertama, Giring sampaikan dalam sebuah video di akun Twitter PSI, @psi_id, Selasa (21/9/2021).
Dia menuding bahwa Anies menggunakan dana APBD Jakarta untuk kepentingan dia maju dalam Pilpres 2024. Dia pura-pura peduli terhadap rakyat tapi dalam keyataannya tidak.
"Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan," ujar Giring.
Kedua, pada HUT ke-7 PSI Giring di hadapan Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal sosok pembohong. Dia mengatakan bahwa si pembohong tidak pantas menggantikan perjuangan Jokowi dalam membangun Indonesia.
Menurut Giring, jika Indonesia dipimpin si pembohong maka kemajuan Indonesia akan terancam.
"Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada," ujarnya.
Giring melanjutkan, Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh seorang pembohong. Dia memberikan clue orang yang dimaksud itu, yakni seseorang yang dipecat oleh Presiden Jokowi yang tidak bisa bekerja dengan maksimal.
"Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja," ujarnya.
Tidak ada ruang bagi pembohong itu. Maka PSI tegas akan menjadi oposisi sejati jika si pembohong tersebut terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Bila kelak skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang kami buktikan di Jakarta hari ini," tegas Giring. (Bob)
Baca Juga:
