Kaus Sablon DTF Jadi Andalan di Skena Pedagang Atribut Partai

P Suryo RP Suryo R - Kamis, 09 November 2023
Kaus Sablon DTF Jadi Andalan di Skena Pedagang Atribut Partai

Sablon DTF menjadi produk paling diminati oleh partai. (MP/Zulthan Vigilio)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

PARTAI politik sudah menyiapkan strategi untuk menyebarluaskan pengaruh ke penjuru negeri melalui masa kampanye yang akan dilaksanakan pada 28 November 2023.

Para pedagang atribut partai, mulai aktif mengerjakan pesanan dari berbagai partai politik. Alat peraga kampanye yang digarap sangat beragam. Mulai dari kaus, gelas, masker, kalender, jam, topi, botol minum, payung, dan lainnya.

Baca Juga:

Ganjar-Mahfud Komitmen Jaga Demokrasi, Ajak Masyarakat Kawal Pemilu Jujur dan Adil

atribut
Haji Boy selaku pemilik toko mengatakan, setiap metode cetak memiliki peminat dan pasarnya masing-masing. (MP/Zulthan Vigilio)

Beragamnya permintaan, membuat beberapa para pedagang mulai menggarap berbagai inovasi baru dengan menggunakan metode sablon Direct to Film (DTF). Jenis sablon ini merupakan teknologi cetak langsung ke film plastik yang kemudian ditempelkan ke bahan yang ingin dicetak, seperti kaus atau kain.

“Zaman sekarang, metode press seperti ini lebih instan, dan lebih efisien waktu juga” jelas pedagang Atribut partai, Indrayana, kepada tim Merahputih.com, pada Senin (6/11).

Efisien waktu jadi alasan utama yang menyebabkan para pedagang pindah haluan dari sablon manual ke sablon press mesin ini.

“Hadirnya mesin DTF ini, sangat membantu bidang percetakan yang dikejar waktu kayak gini. Dulu zaman masih sablon manual, bisa memakan waktu sampai tiga hari kerja, belum lagi kalau hujan bisa lebih.” jelas pemilik toko atribut partai, Haji Boy.

Ada tiga tahapan dalam proses teknik sablon DTF. Pertama, desain yang telah disunting menggunakan software komputer akan dicetak di mesin cetak sablon. Kemudian desain plastik sablon dikeringkan menggunakan alat yang bernama conveyor. Lalu tahap terakhir baju bisa di-press menggunakan alat press bersuhu tinggi agar plastik desain sablon dapat meresap kuat pada kain.

Baca Juga:

Pedagang Sepi Orderan APK Jelang Pemilu 2024

atribut
Alasan para pedagang berpindah ke sablon jenis DTF karena jenis ini lebih efisien waktu dan minimal risiko cacat produksi. (MP/Zulthan Vigilio)

Menggunakan metode sablon DTF ini juga selain meringkas pekerjaan, metode ini juga dapat menyesuaikan kemampuan para pembuatnya.

“Pakai alat ini kita bisa cetak berapa saja. Tergantung orangnya kuat atau tidak. Kalau saya biasanya sehari bisa bikin kurang lebih 100 sampai 200 pasang kaus. Jelas beda dengan alat manual yang kita sesuaikan juga dengan cuacanya.” ucapnya.

Indrayana membentangkan pendapatnya, dengan menggunakan metode DTF mungkin harganya agak lebih mahal sedikit, tetapi hasil kerjanya akan lebih maksimal.

“Menggunakan metode sablon DTF dapat meminimalkan cacat produksi. Berbeda dengan sablon manual yang biasanya sering terjadi kesalahan, seperti ketumpahan tinta atau kesalahan lainnya,” ungkapnya.

Kepindahan para pedagang atribut partai ke metode DTF, tidak membuat metode lain seperti, bordir dan sablon manual menurun. Karena semua memiliki peminat bahkan peruntukannya masing-masing, seperti kemeja safari wajib bordir, jika di sablon desain tidak akan bertahan lama dan mengelupas.

“Memang sekarang ramainya DTF, tetapi bukan berarti sablon manual seperti rubber dan plastisol hilang dan tidak laku, terlebih bordir. Semua punya peminatnya masing-masing, kayak bordir biasanya digunakan di kemeja dan itu peminatnya para tim sukses biasanya.” tutupnya. (zvw)

Baca Juga:

Cuan Alat Peraga Kampanye yang Tak Seramai Musim Lalu

#November Sebangsa Berkibar #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

P Suryo R

Stay stoned on your love

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan