Cuan Alat Peraga Kampanye yang Tak Seramai Musim Lalu

P Suryo RP Suryo R - Rabu, 08 November 2023
Cuan Alat Peraga Kampanye yang Tak Seramai Musim Lalu

Barang stok menumpuk. (MP/Aqil Baihaqi)

Ukuran:
14
Audio:

MEMASUKI bulan-bulan pesta demokrasi di Indonesia, sudah terlihat sepanjang jalan, tembok-tembok besar atau sudut-sudut keramaian lainnya bendera-bendera partai berkibar berusaha memasuki benak setiap individu di masyarakat.

Jelang pemilu 2024 banyak partai politik sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk mempromosikan partainya. Sepeti kaus, kemeja, stiker, bendera dan lainnya yang sesuai aturan alat peraga kampanye (APK).

Baca Juga:

Caleg Artis Beri Keuntungan Partai Politik, Bukan untuk Kepentingan Rakyat

bendera
Pesta demokrasi tahun ini tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. (MP/Aqil Baihaqi)

Sayangnya saat ini beberapa toko yang ada di pusat pembuatan APK di Pasar Senen itu terlihat tidak terlalu sibuk. Beberapa toko yang dikenal sering menjadi langganan partai seperti Toko Matahari, Toko Betiga dan Toko Andi, terlihat normal saja.

Toko Matahari yang dikelola bang Ujang menjual aribut partai seperti topi, kaus, bendera, kemeja dan lainnya. Ia mengaku sering di datangi oleh beberapa partai dan sempat menjadi langganan salah satu partai yang ikut pemilu.

“Jadi dulu mereka datang ke saya dan kita bahas mereka maunya apa. Setelah beberapa kali datang akhirnya mereka mulai percaya sama saya. Jadi kalau mereka pesan tinggal kirim saja habis itu transfer,” jelas Ujang.

Sementara pemilik Toko Betiga yaitu Boy mengatakan menjadi langganan partai PKB. Partai tersebut hingga sekarang selalu menjadi pelanggan setia tokonya selama beberapa tahun dan beberapa partai besar lainnya.

“Saya kenal sama orang partai PKB, pertama mereka datang kesini untuk minta didesain dan sampai sekarang alhamdulliah masih jadi pelanggan setia,” kata Boy.

Baca Juga:

Prabowo-Gibran Sering Diganggu, Golkar Buat Tim Siber Serangan Udara

bendera
Banyak caleg yang tak memiliki uang untuk membeli APK. (MP/Aqil Baihaqi)

Meskipun demikian dia memiliki pula masa-masa pahit. “Masa pahit saya waktu itu pilkada periode sebelumnya, pas lagi pandemi. Orang orang enggak boleh kampanye, enggak boleh bikin baju dan lain-lain. Saya paling cuma bikin masker sama handsanitizer doang,” ceritanya.

Toko langganan partai lainnya seperti Toko Andi yang dikelola oleh Ferry mengaku menjadi langganan partai PDIP sejak tahun 1990an. Selain itu dia juga mengerjakan orderan dari PPP dan Golkar. Ia mengaku dari semua partai yang memesan bendera, hanya PDIP yang paling banyak memesan hingga 10 ribu bendera. Ia juga mengatakan bahwa caleg-caleg sekarang tidak banyak yang punya uang untuk memesan bendera benderanya.

“Kalau sekarang kebanyakan yang pesan cuma 100-200 paling banyak seribu. Kalau dulu lebih enak karena yang pesan dari mana-mana bisa sampai seribu lebih pesanannya Sekarang kan sudah banyak partai dan banyak yang koalisi pula, jadinya kita agak sulit kalau mau stok barang,” ungkapnya.

“Kita dulu kalau ada pesenan dari partai, kita bisa lembur dari pagi sampai tengah malam. Saya saja sampai tiduran di lantai saking sibuknya. Kalau sekarang banyak yang nganggur,” tambahnya.

Meski di sekeliling toko Ferry terlihat banyak pengunjung. Namun, pengunjung tersebut bukan untuk membeli barang untuk kampanye. Melainkan barang-barang yang umum dibeli seperti sepatu jam, kemeja dan lainnya. Tidak hanya toko Ferry saja yang sepi pesanan, banyak toko di sana yang terlihat menganggur karena tidak ada pesanan yang masuk. (aqb)

Baca Juga:

Golkar Anggap Wajar Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran

#November Sebangsa Berkibar #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

P Suryo R

Stay stoned on your love

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan