Kata Sekjen PDIP soal NasDem tak Diundang Jokowi ke Istana

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 08 Mei 2023
Kata Sekjen PDIP soal NasDem tak Diundang Jokowi ke Istana

Sekjen Hasto Kristiyanto di SUGBK, Senin (8/5). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tetap membuka ruang dialog sebagai pemimpin bangsa meski tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka.

Ruang dialog itu dibuka, dibuktikan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan yang menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini.

Baca Juga

Megawati Matangkan Caleg Dari PDIP

Hal itu disampaikan Hasto untuk menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5). Hasto sedang meninjau persiapan dalam menyambut Bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023.

Hasto awalnya mengatakan, bahwa politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi.

"Sehingga hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai NasDem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka," kata Hasto.

"Buktinya, juga ada pertemuan antara Bapak Luhut dengan Bapak Surya Paloh. Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," sambungnya.

Baca Juga

Pengamat Sebut Jokowi Sudah Anggap NasDem Bukan Bagian dari Koalisi Pemerintah

Sementara di sisi lain, soal perlu atau tidaknya NasDem direshuffle dari Kabinet Indonesia Maju, Hasto menegaskan, hal itu menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," imbuhnya.

Menurutnya, soal reshuffle harus dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju dan menjaga soliditas.

"Dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

NasDem Bocorkan Isi Pertemuan Surya Paloh dengan Luhut

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan