Kata PSI Soal Pemprov DKI Tak Pakai APBD Gelar Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 30 September 2021
Kata PSI Soal Pemprov DKI Tak Pakai APBD Gelar Formula E

Tempat pencetakan "wall barrier" untuk penyelenggaraan Formula E, bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. ANTARA/HO-OC Formula E- Jakarta E-prix

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta menyebut bahwa kegiatan balap mobil Formula E tidak akan menggunakan APBD.

Anggota DPRD Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, perubahan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari revisi kajian kelayakan sesuai rekomendasi BPK.

PSI pun menyoroti selisih Rp 945 miliar antara saat mengajukan permohonan dana APBD 2020 dengan biaya yang telah direvisi.

Baca Juga:

Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E

“Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar,” kata Anggara di Jakarta, Kamis (30/9).

Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp 1,13 triliun per tahun.

Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga
Situasi Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Ricky Prayoga


Sementara itu, menurut publikasi Diskominfotik, commitment fee Rp 560 miliar dipakai untuk 3 tahun dari 2022 hingga 2024, sehingga rata-ratanya Rp 186,67 miliar per tahun.

Di sisi lain, biaya penyelenggaraan Rp 150 miliar per tahun dan tidak ada bank garansi. Total biaya setelah revisi adalah Rp 336,67 miliar per tahun.

“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” ucap Anggara.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Bantah Ada Perda Formula E

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.

"Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," bunyi keterangan tertulis yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Tegaskan Pembiayaan Formula E dari APBD DKI

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan