Kata PSI Soal Pemprov DKI Tak Pakai APBD Gelar Formula E


Tempat pencetakan "wall barrier" untuk penyelenggaraan Formula E, bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. ANTARA/HO-OC Formula E- Jakarta E-prix
MerahPutih.com - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika (Diskominfotik) DKI Jakarta menyebut bahwa kegiatan balap mobil Formula E tidak akan menggunakan APBD.
Anggota DPRD Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, perubahan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari revisi kajian kelayakan sesuai rekomendasi BPK.
PSI pun menyoroti selisih Rp 945 miliar antara saat mengajukan permohonan dana APBD 2020 dengan biaya yang telah direvisi.
Baca Juga:
Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E
“Publikasi Diskominfotik itu justru menunjukkan ada bau busuk di Formula E. Saat pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula E Rp 1,13 triliun. Lalu setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp 336,67 miliar. Itu berarti, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp 790,73 miliar,” kata Anggara di Jakarta, Kamis (30/9).
Berdasarkan kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI harus membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar. Biaya pelaksanaannya mencapai Rp 344,4 miliar dan bank garansi Rp 423 miliar. Dengan demikian, total biaya mencapai Rp 1,13 triliun per tahun.

Sementara itu, menurut publikasi Diskominfotik, commitment fee Rp 560 miliar dipakai untuk 3 tahun dari 2022 hingga 2024, sehingga rata-ratanya Rp 186,67 miliar per tahun.
Di sisi lain, biaya penyelenggaraan Rp 150 miliar per tahun dan tidak ada bank garansi. Total biaya setelah revisi adalah Rp 336,67 miliar per tahun.
“Waktu minta anggaran APBD biayanya mahal banget, tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E,” ucap Anggara.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Bantah Ada Perda Formula E
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji tidak akan menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E.
"Tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan dari APBD baik untuk commitment fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," bunyi keterangan tertulis yang dibuat Pemprov DKI Jakarta. (Asp)
Baca Juga:
Ketua DPRD Tegaskan Pembiayaan Formula E dari APBD DKI
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
