Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo selesai diperiksa penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta.
Usai diperiksa, Tjahjo mengakui pernah berkomunikasi dengan Neneng. Komunikasi di antara keduanya terkait permasalahan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi.
Menurut Tjahjo komunikasi dengan Neneng berlangsung saat dirinya menghubungi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono untuk menanyakan perselisihan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait kewenangan pemberian izin terhadap proyek bernilai ratusan triliun tersebut. Saat itu, Neneng sedang bersama Soni.
"Saya telepon Dirjen disampaikan bahwa di dalam ruangan Pak Dirjen ada bupati dan rapat sudah selesai, intinya perizinan itu yang mengeluarkan adalah bupati atas rekomendasi dari gubernur," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, (25/1).
Mengetahui Neneng bersama Soni, politisi PDI Perjuangan itu kemudian meminta Soni untuk menyerahkan telepon itu kepada Neneng. Dalam pembicaraannya, Tjahjo meminta Neneng untuk segera memproses izin Meikarta.
"(dijawab Neneng) 'baik Pak sesuai aturan', yaudah itu saja," imbuh Tjahjo.
Neneng yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang suap perizinan Meikarta memang mengakui jika Tjahjo pernah memintanya untuk membantu perizinan Meikarta. Permintaan itu disampaikan Tjahjo melalui telepon.
Tjahjo membantah pernah melakukan pertemuan dengan Neneng untuk membahas perizinan Meikarta. Dia mengklaim keterlibatannya hanya sebatas memfasilitasi permasalahan antara Pemprov Jabar dengan Pemda Bekasi terkait izin tersebut.
"Saya ditanya apakah pernah bertemu (Neneng), tidak pernah ketemu, itu saja," pungkasnya.
Dalam perkara ini, KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.
Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.
Awalnya, kasus ini bermula saat KPK berhasil mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.
Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas. (Pon)
