Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengonfirmasi bahwa tuntutan hukum internasional terkait insiden tewasnya wisatawan asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, NTB, adalah inisiatif dari pihak keluarga korban.
"Informasi yang kami terima, keluarga mendiang mengintensifkan upaya untuk menuntut negara, sejalan dengan pernyataan Menko Polkam Bapak Budi Gunawan," ujar Widiyanti dikutip Antara, Rabu (9/7).
Menyikapi desakan Komisi VII DPR agar memberikan informasi transparan kepada publik, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) saat ini sedang mengevaluasi secara menyeluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui serangkaian rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.
Prioritas utama pemerintah adalah meningkatkan keselamatan dan keamanan wisatawan sebagai bagian dari upaya pembenahan.
Baca juga:
Menko Polkam Tanggapi Rencana Keluarga Juliana Marins Gugat Pemerintah Indonesia
Pada Senin (7/7), Kemenpar telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk meninjau ulang SOP di berbagai destinasi wisata, khususnya yang berisiko tinggi.
Widiyanti menekankan pentingnya koordinasi ini karena setiap kementerian memiliki kewenangan sendiri dalam menetapkan aturan.
"Misalnya, KKP mengeluarkan izin berlayar, sedangkan Kementerian Kehutanan mengelola izin untuk destinasi konservasi ekstrem dan minat khusus ekstrem," paparnya.
"Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi terkait SOP, termasuk peningkatan posko demi menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan."
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) mempertanyakan kejelasan isu tuntutan hukum internasional dari Brasil.
Sara khawatir isu ini dapat mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia dan meminta klarifikasi untuk meluruskan informasi simpang siur, termasuk terkait hasil autopsi ulang dari Brasil.
"Kejadian seperti ini dikhawatirkan akan memengaruhi reputasi Indonesia di kancah internasional dan ini terkait dengan pelatihan," ujar Sara.
Baca juga:
Selain citra destinasi, insiden ini juga menimbulkan pertanyaan tentang standar keamanan dan keselamatan wisatawan di Indonesia.
Oleh karena itu, Sara mendesak Kemenpar untuk segera menetapkan standar keamanan yang jelas di destinasi wisata, termasuk sertifikasi atau pelatihan wajib bagi pemandu, pelatih, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata.
Ia menyarankan Kemenpar bekerja sama dengan asosiasi ahli, seperti Perkumpulan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) untuk penyelam, dalam menyusun kurikulum dan modul pelatihan pariwisata.
Sara juga menekankan bahwa insiden ini harus menjadi pertimbangan dalam pengajuan anggaran Kemenpar tahun depan karena berdampak langsung pada reputasi Indonesia.
