Kasus Hasto Disebut Ada Kaitannya Dengan Pemecatan Jokowi, Ini Respons PDIP

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
Kasus Hasto Disebut Ada Kaitannya Dengan Pemecatan Jokowi, Ini Respons PDIP

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menegaskan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai banteng bukan karena keputusan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dia menyebut keputusan itu diambil oleh dirinya setelah berkonsultasi langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Komar saat ditanya wartawan terkait kasus yang menjerat Hasto ada kaitannya dengan pemecatan Jokowi.

Baca juga:

Kritik Keras Penyidik KPK Rossa Purba Bekti, Hasto: Siapa di Belakangnya?

“Oh, Pak Hasto yang pecat Jokowi Itu pernyataan ngawur. Partai ini ada aturannya dan Ibu Megawati itu ketua umum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa juga. Jangan dipikir Hasto bisa pengaruhi Megawati,” kata Komar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

“Jadi jangan segampang itu menilai, apalagi partai besar ini. Mas Hasto (tidak bisa) suka-suka pecat-pecat orang, proses pemecatan Jokowi itu dari saya ketua bidang kehormatan PDI Perjuangan,” tegasnya.

Komarudin juga mengungkapkan alasan dirinya tidak berbicara tegas soal pemecatan Jokowi dan keluarga. Sebab, dia beralasan jika seseorang berada di dalam organisasi, semestinya menerima apapun konsekuensi jika tak lagi sejalan.

“Mestinya terima itu secara jantan tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam, Jadi sejak Jokowi dan anak-anak mantunya pindah ke sebelah, masa kita tidak pecat? Tidak bisa dong,” kata Komarudin.

Baca juga:

Hasto Siap Kooperatif, Suarakan KPK Harus Tegakkan Hukum dengan Adil

Komar lantas mengulas kembali proses pemecatan Jokowi yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, lalu. Saat itu, ia menginventarisir pelanggaran anggota partai dari seluruh Indonesia.

Ketika ditemukan adanya kader yang melakukan pelanggaran berat, Komar pun menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Megawati.

“Karena menyangkut pemecatan, tapi Ibu waktu itu sampaikan jangan dulu karena Jokowi ini masih Presiden Republik Indonesia, Kita memberi penghormatan kepada beliau," ungkapnya.

“Saya dikasih tahu, di telepon saya nanti diumumkan harus baca teks yang dari Ibu (Megawati). Jadi itu dibaca, di titik, koma, dulu itu makanya saya hati-hati waktu umumkan itu. Itu perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Jadi jangan cari kambing hitam Kalau mau lawan Ibu, lawan Ibu, lawan kita,” sambung Komar. (Pon)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Luncurkan Fatmawati Trophy, Simbil Kepemimpinan Perempuan
Cucu Fatmawati, Puti Guntur Soekarno, mengonfirmasi secara konseptual bahwa Fatmawati Trophy merupakan hasil kontemplasi M. Prananda Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 08 Februari 2026
PDIP Luncurkan  Fatmawati Trophy, Simbil Kepemimpinan Perempuan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan