Kasus Hasto Disebut Ada Kaitannya Dengan Pemecatan Jokowi, Ini Respons PDIP

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
Kasus Hasto Disebut Ada Kaitannya Dengan Pemecatan Jokowi, Ini Respons PDIP

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menegaskan pemecatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader partai banteng bukan karena keputusan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dia menyebut keputusan itu diambil oleh dirinya setelah berkonsultasi langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Komar saat ditanya wartawan terkait kasus yang menjerat Hasto ada kaitannya dengan pemecatan Jokowi.

Baca juga:

Kritik Keras Penyidik KPK Rossa Purba Bekti, Hasto: Siapa di Belakangnya?

“Oh, Pak Hasto yang pecat Jokowi Itu pernyataan ngawur. Partai ini ada aturannya dan Ibu Megawati itu ketua umum yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa juga. Jangan dipikir Hasto bisa pengaruhi Megawati,” kata Komar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

“Jadi jangan segampang itu menilai, apalagi partai besar ini. Mas Hasto (tidak bisa) suka-suka pecat-pecat orang, proses pemecatan Jokowi itu dari saya ketua bidang kehormatan PDI Perjuangan,” tegasnya.

Komarudin juga mengungkapkan alasan dirinya tidak berbicara tegas soal pemecatan Jokowi dan keluarga. Sebab, dia beralasan jika seseorang berada di dalam organisasi, semestinya menerima apapun konsekuensi jika tak lagi sejalan.

“Mestinya terima itu secara jantan tidak perlu diperdebatkan dan mencari kambing hitam, Jadi sejak Jokowi dan anak-anak mantunya pindah ke sebelah, masa kita tidak pecat? Tidak bisa dong,” kata Komarudin.

Baca juga:

Hasto Siap Kooperatif, Suarakan KPK Harus Tegakkan Hukum dengan Adil

Komar lantas mengulas kembali proses pemecatan Jokowi yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, lalu. Saat itu, ia menginventarisir pelanggaran anggota partai dari seluruh Indonesia.

Ketika ditemukan adanya kader yang melakukan pelanggaran berat, Komar pun menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Megawati.

“Karena menyangkut pemecatan, tapi Ibu waktu itu sampaikan jangan dulu karena Jokowi ini masih Presiden Republik Indonesia, Kita memberi penghormatan kepada beliau," ungkapnya.

“Saya dikasih tahu, di telepon saya nanti diumumkan harus baca teks yang dari Ibu (Megawati). Jadi itu dibaca, di titik, koma, dulu itu makanya saya hati-hati waktu umumkan itu. Itu perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Jadi jangan cari kambing hitam Kalau mau lawan Ibu, lawan Ibu, lawan kita,” sambung Komar. (Pon)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan