Kasus COVID-19 Melonjak di Singapura, DPR RI: Tak Perlu Khawatir, Ini Bukan Lagi Pandemi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Mei 2024
Kasus COVID-19 Melonjak di Singapura, DPR RI: Tak Perlu Khawatir, Ini Bukan Lagi Pandemi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena. (Foto: dok. DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman COVID-19 kembali meningkat di Singapura. Bahkan, muncul dengan varian baru COVID-19 KP.1 dan KP.2 yang dianggap memiliki penularan lebih cepat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan tanggapannya terkait adanya kenaikan kasus COVID-19 tersebut.

Dia menilai masyarakat tidak perlu khawatir seperti saat virus COVID-19 ini pertama kali muncul tahun 2020 lalu. Dia mengingatkan, pasien COVID-19 dewasa ini tidak perlu harus ke rumah sakit.

Baca juga:

Lonjakan COVID-19 di Singapura, DPR RI desak Pemerintah Tingkatkan Surveilans

Sebab, disebut Melki, kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik. “Ini bukan lagi pandemi, sudah seperti flu dan sebagainya,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (22/5).

Meski demikian, Melki meminta fasilitas Kesehatan (faskes) untuk melakukan antisipasi.

“Yang penting bahwa penyakit ini itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Indonesia dengan baik maupun juga oleh faskes ya. Jadi kalau orang sakit itu kalau Faskes-nya bisa ditangani kan aman ya,” imbuh Melki.

Baca juga:

Kasus COVID-19 di Singapura Meroket, Rumah Sakit Diminta Kurangi Bedah Elektif

Sekedar informasi, Singapura melaporkan peningkatan kasus COVID-19 pada pertengahan Mei 2024. Diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi virus ini bakal naik signifikan pada akhir Juni 2024.

Baca juga:

Indonesia Miliki Sisa Vaksin COVID-19 Sekitar 5,22 Juta Dosis

Menteri Kesehatan (Menkes) Ong Ye Kung mengatakan, sebanyak 25.900 penularan COVID-19 tercatat dilaporkan di Singapura, sepanjang 5-11 Mei 2024.

Jumlah ini meningkat sebesar 90 persen, bila dibandingkan dengan 13.700 kasus pada pekan sebelumnya. (knu)

#COVID-19 #Kesehatan #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Undang-Undang Hak Cipta adalah ranah keperdataan antar pihak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
Indonesia
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Dari total jiwa terdampak, sebanyak 1.497 jiwa (455 KK) terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 28 November 2025
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
Indonesia
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan izin dari pengadilan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Sepanjang tahun 2025, sebanyak 21 RUU telah berhasil disahkan menjadi undang-undang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Komisi I berencana melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah tugas prioritas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
DPR juga dapat terhindar dari citra buruk
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Indonesia
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi
UU KUHAP yang baru tidak mengatur isu penyadapan secara spesifik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Pembahasan RUU Penyadapan Harus Berhati-Hati Demi Jaga Hak Privasi
Indonesia
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Ia mendesak pemerintah untuk segera merevisi skenario tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Bagikan