Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kasus pegiat media sosial sekaligus relawan Joko Widodo, Permadi Arya alias Abu Janda menjadi batu ujian pertama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Parbowo. Kasus Abu Janda telah menyita perhatian publik sehingga banyak mata akan mengawasi prosesnya.
“Ini akan menjadi alat ukur bagi masyarakat luas dalam menilai kerja Kapolri yang baru,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kepada wartawan, Minggu (31/1).
Baca Juga:
Sambangi Ketua MUI, Kapolri Listyo Ajak Ulama Jaga Stabilitas Keamanan
Anwar menilai, jangan sampai masyarakat merasakan ada ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia, lantaran polisi memperlakukan Abu Janda berbeda dengan masyarakat lainnya dalam kasus yang sama.
Hal itu nantinya akan berujung pada rusaknya citra pemerintahan Presiden Joko Widodo dan citra kepolisian lantaran mendiamkan kasus Abu Janda.
Sehingga terkesan yang bersangkutan adalah orang yang dilindungi oleh pemerintah dan kepolisian sehingga yang bersangkutan tidak terjamah oleh hukum.
"Hal ini tentu saja sangat disesalkan. Jangan gara-gara seorang Abu Janda susu sebelanga rusak dibuatnya,” lanjut Anwar.
Saat ini polisi telah menerima dua laporan terhadap Abu Janda. Pertama adalah laporan kepolisian yang dibuat Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI) ke Bareskrim Polri, Kamis (28/1).
Abu Janda dilaporkan dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.
Permadi juga dilaporkan oleh KNPI atas dugaan ujaran SARA terkait cuitan yang menyebut “Islam arogan” di akun Twitter-nya, @permadiaktivis1.
Laporan itu diterima pihak kepolisian dan terdaftar dengan nomor LP/B/0056/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021.
Dalam cuitan yang diunggah pada Minggu (24/1), Permadi dinilai menyinggung Islam, yang diahubungkan dengan kearifan lokal. (Knu)
Baca Juga:
Polisi Kerap Salah Tangani Kasus Intoleransi
